KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengusut kasus dugaan korupsi pembayaran tunjangan kinerja (Tukin) di lingkungan Ditjen Minerba, Kementerian ESDM TA 2020-2022.
“Hari ini pemeriksaan saksi terkait dengan pembayaran tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber daya Mineral Tahun Anggaran 2020-2022,” ungkap Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri, Senin .Keempat saksi didalami perannya dalam perkara yang belum ada tersangka. Saksi pertama, yakni Agung Darmawan dari swasta, kemudian Suyadi yang berprofesi sebagai pegawai swasta.
KPK menerangkan uang korupsi digunakan untuk pembelian aset, untuk "operasional", termasuk adanya dugaan dalam rangka pemenuhan proses-proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dugaan Kasus Korupsi di Ancol Viral, Pakar Desk KPK Periksa Fredie TanDugaan kasus korupsi Ancol kembali menggaung di Twitter dengan tagar usutkorupsiancol. Hal ini lantaran terkait mangkraknya proyek pembangunan di Ancol.
Baca lebih lajut »
KPK Sebut Sektor SDA hingga Hukum Masih Rentan KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebutkan sektor sumber daya alam (SDA) hingga hukum masih rentan terjadinya praktik korupsi.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Ambisi Berantas Korupsi ala China dengan Menertibkan Partai Politik dan BUMNKPK Firli Bahuri sempat meminta tambahan anggaran kepada DPR RI untuk tahun 2024. Anggaran tersebut diminta Firli dengan total Rp 295 miliar untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan menertibkan partai politik.
Baca lebih lajut »
Jelang Tahun Politik, KPK Kampanyekan #AntiSeranganFajar di TangerangDengan sosialiasi dari KPK maka diharapkan akan menyadarkan masyarakat untuk menghindari tindak atau praktik korupsi.
Baca lebih lajut »
Hari Ini, Sidang Perdana Praperadilan Sekretaris Nonaktif MA Hasbi Hasan DigelarHasbi melayangkan gugatan atas sah atau tidaknya penetapan tersangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya.
Baca lebih lajut »
Menpan RB Temui Jokowi Bahas Kesiapan Pemindahan 11 Ribu ASN ke IKNUntuk gelombang pertama, Azwar menyebut perpindahan ASN ke IKN dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Baca lebih lajut »