KPK memastikan bakal mencari kaitan Direktur Utama AirNav Indonesia Polana Banguningsih Pramesti dengan kasus dugaan korupsi proyek fiktif.
sebelumnya menetapkan mantan Dirut PT Amarta Karya Catur Prabowo dan Direktur Keuangan PT Amarta Karya,l Trisna Sutisna sebagai tersangka kasus dugaan korupsi proyek fiktif Amarta Karya. Catur diduga memerintahkan Trisna dan pejabat di bagian akuntansi PT Amarta Karya mempersiapkan sejumlah uang yang diperuntukkan bagi kebutuhan pribadinya. Untuk merealisasikan perintah tersebut, nantinya sumber uang diambil dari pembayaran berbagai proyek yang dikerjakan PT Amarta Karya.
Trisna bersama dengan sejumlah staf di PT Amarta Karya kemudian mendirikan dan mencari badan usaha berbentuk CV untuk menerima pembayaran subkontraktor dari PT Amarta Karya tanpa melakukan pekerjaan subkontraktor yang sebenarnya alias fiktif.menduga ada sekitar 60 proyek pengadaan PT Amarta Karya yang disubkontraktorkan secara fiktif oleh Catur dan Trisna.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Pastikan Kirana Kotama Tak Ganti Nama, Cuma Punya SamaranBuronan Kirana Kotama alias Thay Ming dipastikan belum berganti identitas.
Baca lebih lajut »
KPK Ungkap Perkembangan Penyelidikan Biaya Makan Lukas Enembe Sehari Capai Rp 1 MiliarKPK saat ini masih mengusut biaya operasional Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe yang fantastis. Bahkan, disebut biaya makan sehari capai Rp 1 miliar.
Baca lebih lajut »
KPK Ungkap Pengaduan Dugaan Korupsi Paling Banyak di DKI Jakarta, Jawa Barat KeduaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota yang paling banyak pengaduklan dugaan tindak pidana korupsi.
Baca lebih lajut »
DLH Catat Kualitas Udara di Surabaya Masih Layak HirupDLH Catat Kualitas Udara di Surabaya Masih Layak Hirup DinasLingkunganHidup
Baca lebih lajut »
Koneksitas dalam Tindak Pidana KorupsiKPK sempat melakukan operasi tangkap tangan dalam dugaan tindak pidana korupsi di Basarnas. Puspom TNI mendatangi KPK dan menyatakan tindakan KPK salah. Bagaimana kewenangan KPK dalam tindak pidana korupsi anggota TNI ? Opini AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Bukti Hilirisasi Nikel Yang Rugikan RI & Untungkan China!Faisal Basri Ungkap Bukti Hilirisasi Nikel Yang Rugikan RI & Untungkan China
Baca lebih lajut »