Dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMK Negeri 7 Tangsel di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Banten 2017, KPK panggil 2 saksi. KPK
Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi , Senin, memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan SMK Negeri 7 Tangerang Selatan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017.
"Hari ini, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I Non Tempat Pemeriksaan Imigrasi Serang, tim penyidik mengagendakan pemangilan saksi-saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin. Dua saksi, yaitu Pegawai Negeri Sipil Pemprov Banten/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Tahun Anggaran 2017 Endang Saprudin dan honorer pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten/Staf Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Endang Suherman.
KPK pada Kamis menginformasikan sedang melakukan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah pembangunan SMKN 7 Tangsel tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Buka Suara Hasil Periksa Ajudan Lili Kasus TanjungbalaiKPK menyebut ajudan Lili mengaku tak mengenal para tersangka yakni M. Syahrial selaku Walkot Tanjungbalai dan Yusmada selaku Sekretaris Daerah (Sekda).
Baca lebih lajut »
Berkaca UU KPK, UUD 1945 Dapat Diubah Secepat KilatZainal mengaku tidak bisa memercayai sikap partai politik saat ini yang terkesan menolak amendemen konstitusi. Sikap partai politik dapat berubah 180 derajat ketika ditumpangi kepentingan.
Baca lebih lajut »
TWK Legal dan Konstitusional, BKN dan KPK Diminta Ambil SikapKetua SETARA Institute & Inisiator Human Security Initiative (HSI) Hendardi meminta BKN dan KPK untuk segera mengambil sikap menyusul keputusan Mahkamah Agung yang...
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Pejabat Negara Wajib Lapor Harta Kekayaan Setiap TahunPelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding mengingatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara...
Baca lebih lajut »
Gugatan Ditolak MA, Pimpinan KPK Minta Ombudsman dan Komnas HAM Tak Lagi Urusi TWKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengapresiasi putusan dari Mahkamah Agung (MA) yang menolak gugatan uji materiil Perkom 01 .2021 terkait peralihan pegawai KPK...
Baca lebih lajut »
Lobi Golkar ke KPK Menyelamatkan Azis SyamsuddinKomisi Pemberantasan Korupsi membidik Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam banyak perkara rasuah. Lobi politik petinggi Partai Golkar menyelamatkannya. MajalahTempo
Baca lebih lajut »