Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman
Jakarta, Beritasatu.com - . Dia periksa sebagai saksi untuk mengusut kasus dugaan tindak pidana pencucian uang di Pemkab Banjarnegara dalam rentang waktu 2017-2018.
Adapun KPK dalam keterangan tertulisnya menyebutkan Boyamin sebagai Direktur PT Bumi Rejo. Diketahui, dalam kasus tersebut KPK telah menetapkan Bupati nonaktif Banjarnegara, Budhi Sarwono sebagai tersangka."Boyamin, diperiksa sebagai saksi untuk tersangka BS ," tutur Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Senin .
KPK sebelumnya menetapkan Budhi sebagai tersangka TPPU. Penetapan tersangka ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus dugaan korupsi pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara pada 2017 sampai 2018.Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Buka Peluang Jerat TPPU Terhadap Bupati Penajam Paser UtaraKPK mentersangkakan Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud dalam kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di Kab Penajam Paser Utara tahun 2021-2022.
Baca lebih lajut »
KPK Berusaha Kumpulkan Politisi dan Parpol Agar Berorientasi Memberantas KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha mengumpulkan para politisi dan partai politik agar betul betul memiliki orientasi yang tajam dalam pemberantasan kor
Baca lebih lajut »
KPK Minta Instansi Pemerintah Segera Tindak Lanjuti Rekomendasi SPI 2021KPK meminta Kementerian.Lembaga, Pemerintah Pusat dan Daerah (KLPD) segera menindaklanjuti rekomendasi hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2021. Komisi...
Baca lebih lajut »
Ketua KPK: Jangan ada sistem yang ramah dalam praktik korupsiKetua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri mengingatkan kepada kepala daerah bahwa jangan sampai ada sistem yang ramah dalam praktik-praktik ...
Baca lebih lajut »
KPK Dalami Pengajuan Izin Usaha Terkait Dugaan Korupsi Bupati Konawe Utara |Republika OnlinePerbuatan Aswad Sulaiman diduga telah merugikan negara hingga Rp 2,7 triliun.
Baca lebih lajut »
KPK Minta Instansi Laksanakan Survei Integritas 2021KPK melakukan SPI 2021 untuk memetakan risiko kerawanan korupsi di berbagai instansi pemerintahan dan lembaga di Indonesia.
Baca lebih lajut »