Penerapan pasal pencucian uang ini dilakukan KPK lantaran tim penyidik menemukan adanya penyamaran aset yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tersebut oleh Nurhadi.
Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil mantan Presiden Komisaris Lippo Group Eddy Sindoro. Eddy sedianyan akan diperiksa terkait kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan mantan sekretaris MA Nurhadi .
Sebagai informasi, KPK saat ini sedang mengembangkan kasus dugaan korupsi terkait pengurusan perkara di MA yang menjerat Nurhadi. Dalam kasus ini KPK disebut menjerat Nurhadi dalam perkara suap, gratifikasi, dan pencucian uang. Mantan sekretaris MA Nierhadi diperiksa untuk pertama kalinya di KPK. Nurhadi diperiksa bersama menantunya dalam kasus suap dan gratifikasi di Mahkamah Agung sebesar Rp 46 miliar.
Eddy Sindoro sendiri sempat dijerat dalam kasus suap pengurusan perkara peninjauan kembali di PN Jakarta Pusat. Eddy Sindoro menyuap sebesar USD 50 ribu dan Rp 150 juta kepada panitera PN Jakpus Edy Nasution. Nurhadi dan Rezky dijerat dalam kasus suap dan gratifikasi penanganan perkara di MA. Nurhadi dan Rezky menerima suap dari Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal Hiendra Soenjoto.
Dalam laman tersebut Politikus senior Partai Golkar itu tercatat memiliki tiga bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Surabaya dan Jakarta Timur dengan nilai Rp 7.475.000.000.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Bankeu Provinsi Jatim, KPK Kembali Panggil Wabup PamekasanFattah dijadwalkan diperiksa untuk tersangka Kepala BPKAD Provinsi Jatim 2014-2016 dan Kepala Bappeda Provinsi Jatim 2017-2018 Budi Setiawan (BS).
Baca lebih lajut »
KPK Lagi-Lagi Panggil Wakil Bupati Pamekasan ke Jakarta, Ada Apa?BeritaJatim KPK Lagi-Lagi Panggil Wakil Bupati Pamekasan ke Jakarta, Ada Apa? KPK_RI KPK wakilbupatipamekasan
Baca lebih lajut »
KPK panggil Bupati dan Wabup Morowali UtaraBerikut ini adalah lima saksi yang dipanggil oleh KPK dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pekerjaan pembangunan Gedung DPRD Tahap I Tahun Anggaran 2016 di Pemkab Morowali Utara, Sulteng.
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Pejabat Pajak: Korupsinya Mbok Ya Sudah, Dulu Sebelum Ada KPK Sudah Kenyang KanWakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengaku memberikan peringatan soal korupsi berulang kali kepada para pejabat di kantor pajak yang dia kenal.
Baca lebih lajut »
Dua Desa Eks Satuan Pemukiman Transmigran di Papua Selatan Siap Jadi Desa Mandiri | merdeka.comProgram Transmigrasi di Indonesia selama 72 tahun terakhir berhasil menorehkan berbagai prestasi membanggakan.
Baca lebih lajut »