KPK panggil dua saksi suap proyek BHS pada PT APP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu memanggil dua saksi dalam penyidikan kasus suap pekerjaan "Baggage Handling System" (BHS) pada PT ...

Dua saksi tersebut, yaitu SM of Electrical and Mechanical Maintenance atau anggota tidak tetap PT Angkasa Pura II Farchan Hudaya dan Iqbal Martin dari unsur swasta.Untuk diketahui, KPK pada Rabu telah menetapkan Darman sebagai tersangka baru dalam pengembangan kasus suap tersebut.

Dalam konstruksi perkara disebutkan bahwa pada 2019, PT INTI mengerjakan beberapa proyek di PT Angkasa Pura II dengan rincian sebagai berikut proyek "Visual Docking GuidanceSystem" Rp106,48 miliar, proyek "Bird Strike" Rp22,85 miliar, dan proyek pengembangan bandara Rp86,44 miliar. Kemudian, PT INTI diduga mendapatkan sejumlah proyek berkat bantuan tersangka Andra yang merupakan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura II.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Sita Dokumen PT Adhi Karya Terkait Jembatan BangkinangKPK menyita dokumen penawaran PT Adhi Karya usai merampungkan pemeriksaan terhadap Staf Administrasi Pemasaran Departemen Pemasaran PT Adhi Karya Mohamad Idris.
Baca lebih lajut »

KPK Sita Dokumen PT Adhi Karya Terkait Kasus KorupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dokumen penawaran yang diajukan PT Adhi Karya terkait kasus dugaan korupsi proyek...
Baca lebih lajut »

KPK Tahan Penerima Suap Kasus Restitusi Pajak PT WAEKPK menahan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, Hadi Sutrisno, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap terkait PT WAE.
Baca lebih lajut »

KPK panggil Hakim Pengadilan Agama Bogor saksi kasus SPAMKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa kembali memanggil Hakim Pengadilan Agama Bogor Ida Zulfatria dalam penyidikan kasus suap terkait proyek ...
Baca lebih lajut »

Pakar: Perppu KPK tidak memenuhi syarat materilPakar hukum tata negara Dr Fahri Bachmid SH MH menilai langkah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi ...
Baca lebih lajut »