KPK memanggil 10 orang anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014–2019 terkait kasus suap pada 2017 dan 2018.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi atau Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pemanggilan tersebut berkaitan dengan kasus suap ketok palu DPRD Provinsi Jambi tahun 2017 dan 2018.Ali mengatakan pemanggilan KPK tersebut dilaksanakan pada hari ini Selasa 10 Januari 2023. Dalam pengembangan kasus tersebut dari persidangan, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka baru.
Namun, Ali belum menjelaskan secara detail siapa saja pihak yang telah ditetapkan tersangka oleh KPK. Meski begitu, ia mengatakan KPK akan segera mengumumkan hasil pemeriksaan tersangka sepulu orang tersebut.'Perkembangan selanjutnya akan kami segera sampaikan kepada masyarakat,' kata Ali.Kasus suap DPRD Jambi merupakan perkara suap untuk memuluskan proses ketok palu pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun 2018.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Hoda Muthana, Mantan Anggota ISIS yang Merindukan Amerika Serikat |Republika OnlineHoda Muthana memutuskan bergabung dengan ISIS pada 2014.
Baca lebih lajut »
Nunggu Aturan! Siap-siap Mobil Ini Dilarang Isi BBM PertaliteRevisi Perpres 191/2014 diharapkan terbit pada akhir Januari atau Februari ini
Baca lebih lajut »
Dewas Terima 96 Aduan terhadap KPK Selama 2022, Terbanyak soal PenindakanDewas KPK menyatakan menerima 96 laporan terkait kinerja KPK selama tahun 2022. Laporan terbanyak yang diterima terkait penindakan oleh KPK.
Baca lebih lajut »
Sepanjang 2022, Dewas KPK Terima 96 Aduan MasyarakatDewan Pengawas KPK atau Dewas KPK menerima 96 laporan dari masyarakat yang berkaitan dengan kerja-kerja KPK sepanjang 2022.
Baca lebih lajut »
Sanksi Pelanggaran Etik KPK Hanya Permintaan MaafDewas KPK menerima 96 laporan dari masyarakat yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Selain itu, Dewas KPK juga menerima surat pengaduan pelanggaran kode etik sebanyak 76 laporan. Polhuk AdadiKompas
Baca lebih lajut »