Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengungkapkan selama semester I tahun 2023, paling banyak menerima laporan atas dugaan korupsi di DKI Jakarta.
Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak menyampaikan, pengaduan tersebut terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD."Di DKI Jakarta, ada laporan yang diterima berjumlah 359 laporan," kata Tanak saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Senin .
Daerah berikutnya, yakni Jawa Barat dengan 266 laporan, Jawa Timur 213 laporan, Sumatera Utara 202 laporan, dan Jawa Tengah 135 laporan. Total, pada semester I tahun 2023, KPK menerima laporan dugaan korupsi sebanyak 2.707 laporan. "Dari 2.707 laporan tersebut, 329 tidak memenuhi kriteria dugaan tindak pidana korupsi, sehingga laporannya diarsipkan," tutur Tanak.
Di lain sisi, ada 2.378 laporan yang dilanjutkan pada proses verifikasi. Dari jumlah laporan tersebut, 2.229 telah rampung diverifikasi.Hasilnya, tiga laporan pengaduan diteruskan ke internal, satu pengaduan diteruskan ke eksternal, yakni aparat penegak hukum atau aparat pengawas internal pemerintahan , 1.057 pengaduan ditindaklanjuti untuk penelaahan, sedangkan 1.168 laporan belum dapat ditindaklanjuti karena tidak disertai dengan uraian dugaan fakta korupsi.
"Dari 1.057 laporan, proses telaah telah diselesaikan sejumlah 962 laporan, dengan rekomendasi tindak lanjut untuk eksternal 11 laporan, internal 83 laporan, klarifikasi Dit PLPM 118 laporan, dan pengarsipan 750 laporan," sebut Tanak dalam paparannya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Ungkap Pengaduan Dugaan Korupsi Paling Banyak di DKI Jakarta, Jawa Barat KeduaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Ibu Kota DKI Jakarta menjadi kota yang paling banyak pengaduklan dugaan tindak pidana korupsi.
Baca lebih lajut »
KPK Jerat 89 Tersangka Korupsi dan 6 Kasus TPPUKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku telah menjerat 89 tersangka kasus korupsi, sepanjang semester satu tahun 2023.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI: Pemprov DKI tidak Pernah Menindak 1.600 Industri Pencemar Udara JakartaANGGOTA Komisi D DPRD DKI Jakarta, Justin Adrian, mempertanyakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kenapa terlambat bertindak terhadap sedikitnya 1.600 industri pencemar udara Ibu Kota. Sumber:
Baca lebih lajut »
'Jangan Sampai Jakarta Dihindari Wisatawan Mancanegara karena Paling Berpolusi...'Pemprov DKI Jakarta harus segera bertindak mengatasi polusi udara agar Jakarta tidak dihindari wisatawan asing.
Baca lebih lajut »
Kualitas Udara DKI Jakarta Buruk, 40% dari Polusi KendaraanPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan banyak faktor yang menyebabkan kualitas udara di DKI Jakarta buruk. Penjabat (Pj) Gubernur DKI...
Baca lebih lajut »
Tekan Polusi Udara Jakarta: ASN DKI Bakal WFH Mulai SeptemberPj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono berencana akan menerapkan Hybrid Working serupa WFH bagi ASN Pemprov DKI Jakarta untuk menekan polusi udara Jakarta
Baca lebih lajut »