Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan 7 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait kasus operasi tangkap tangan ...
Kepala Biro Hukum Pemprov Heri Mokhrizal memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Mapolresta Barelang, Rabu. Batam - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta keterangan 7 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait kasus operasi tangkap tangan Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.
"Ada enam atau tujuh kepala dinas, ada juga kabid, staf dan supir," kata Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal yang ditemui wartawan di sela-sela pemberian keterangan kepada KPK, Rabu.Heri mengatakan pada Rabu, terdapat delapan orang pejabat di lingkungan Pemprov Kepri yang dimintai keterangan oleh KPK di lantai 3 Mapolresta Barelang."Seperti apa terbitnya izin prinsip. Kami sampaikan normatif saja," kata dia.
KPK memberikan waktu kepada pejabat Pemprov Kepri yang dimintai keterangan untuk melakukan ibadah Salat Dzuhur.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Besok, KPK periksa Kepala Dinas Perhubungan KepriKepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Jamhur Ismail, akan diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait operasi tangkap ...
Baca lebih lajut »
KPK geledah kantor Dinas Perhubungan KepriKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kepulauan Riau, Jalan Raja Haji Fisabilillah, Nomor 9-11 ...
Baca lebih lajut »
KPK Geledah Kantor Dinas Perhubungan Kepri
Baca lebih lajut »
KPK sita dua koper berisi dokumen dari Dinas ESDM dan DLHK KepriTim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita dua buah koper berisi dokumen penting dari kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) dan ...
Baca lebih lajut »
KPK Juga Geledah Kantor DLHK Kepri dan ESDM KepriTiga orang tim KPK menggunakan rompi yang bertuliskan KPK dan menggunakan masker terlihat keluar masuk dari ruangan DLHK Provinsi Kepri.
Baca lebih lajut »
Sejumlah pejabat Pemprov Kepri penuhi panggilan KPKSejumlah pejabat Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus perizinan reklamasi yang melibatkan Gubernur ...
Baca lebih lajut »