Dilihat dari indikator yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang KPK, semestinya kepatuhan pajak tersebut juga menjadi perhatian bagi calon pimpinan KPK.
KOMISI Pemberantasan Korupsi meminta panitia seleksi memperhatikan aspek kepatuhan membayar pajak dari setiap calon pimpinan KPK periode 2019-2023.
Namun, kata dia, pihaknya belum mengetahui apakah pansel juga meminta informasi kepada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan soal data kepatuhan pajak calon pimpinan KPK itu. Menurut dia, dilihat dari indikator yang terdapat pada Pasal 29 Undang-Undang KPK, semestinya kepatuhan pajak tersebut juga menjadi perhatian bagi calon pimpinan KPK.
"Tetapi sekali lagi ini diskusi yang berkembang terkait dengan aspek integritas. Domainnya tetap berada pada pansel, mungkin saja pansel sudah meminta secara tertutup atau secara terbuka, kami tidak mengetahui itu," ujar Febri.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pansel Dinilai Sudah Maksimal Jaring 40 Capim KPK
Baca lebih lajut »
DPR Harap Pansel KPK Kirim Nama dari Berbagai KepentinganAnggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai semua pemangku kepentingan dalam aspek pemberantasan korupsi harus terwakili dalam capim KPK.
Baca lebih lajut »
Arsul Sani: pansel telah bekerja maksimal jaring capim KPKAnggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan panitia seleksi (pansel) sudah bekerja maksimal dalam menjaring calon pimpinan (capim) KPK ...
Baca lebih lajut »
Pansel diminta perhatikan aspek kepatuhan pajak capim KPKKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta kepada panitia seleksi (pansel) juga memperhatikan aspek kepatuhan membayar pajak dari setiap calon pimpinan KPK ...
Baca lebih lajut »
Pansel Diminta Perhatikan Aspek Kepatuhan Pajak Capim KPKJangan sampai ada calon pimpinan KPK yang ternyata memiliki masalah pembayaran pajak.
Baca lebih lajut »
Komite Etik AFTECH Sebut Belum Perlu Undang-undang untuk FintechMaraknya pinjaman online ilegal membuat Satgas Waspada Investasi (SWI) mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan undang-undang.
Baca lebih lajut »