KPK Masih Kekurangan 351 Pegawai: Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (Sekjen KPK) Cahya H Harefa mengungkapkan lembaga yang dipimpin oleh Firli Bahuri itu masih kekurangan sebanyak 351 pegawai.
"Jika merujuk pada analisis beban kerja yang ada pada tahun 2020, kami masih ada kekurangan sebanyak 351 orang pegawai," kata Cahya soal pegawai KPK di Gedung KPK, Jakarta, seperti dilansir Antara, Jumat 19 Agustus 2022.
Oleh karena itu, lanjut dia, KPK terus melakukan berbagai upaya untuk bisa menyelesaikan penyesuaian-penyesuaian tugas dan juga untuk pemenuhan kebutuhan pegawainya. "Kemudian, struktur organisasi KPK terdiri dari unsur-unsur pembantu pimpinan, yaitu Jabatan Pimpinan tinggi Madya ada enam orang, JPT Pratama 28 orang, jabatan administrator 25 orang, jabatan fungsional sebanyak 76 orang, dan jaksa sebanyak 139 orang," tutur Cahya.
"Sedangkan jabatan administratif sedang berproses di semester I tahun 2022 dan dalam waktu dekat di semester II ini akan segera dilakukan pelantikan dengan rekrutmen tersebut hanya tinggal satu saja yang tersisa yang masih kosong, yaitu JPT Pratama salah satu direktur yang akan segera nanti kami lakukan juga rekrutmen dan seleksi pada periode yang akan datang," papar Cahya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Akui Masih Kekurangan 351 Pegawai'Jika merujuk pada analisis beban kerja yang ada pada tahun 2020, kami masih ada kekurangan sebanyak 351 orang pegawai,' jelas Sekjen KPK Cahya H. Harefa.
Baca lebih lajut »
KPK ungkap masih kekurangan 351 pegawaiSekretaris Jenderal (Sekjen) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Cahya H Harefa mengungkapkan lembaganya masih kekurangan sebanyak 351 orang ...
Baca lebih lajut »
Setelah Bebas dari Lapas Sukamisiki, KPK Kembali Tangkap Ajay M Priyatna |Republika OnlineTim penyidik saat ini masih memeriksa Ajay di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Baca lebih lajut »
Lima Orang Diperiksa Terkait Kasus Percaloan PPPK di PonorogoPemerintah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, masih mendalami kasus dugaan calo Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK).
Baca lebih lajut »