KPK juga puas dengan pencabutan hak politik kepada Taufik selama 3 tahun meskipun lebih rendah dari permintaan jaksa yang meminta hak politiknya dicabut selama 5 tahun.
JURU Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi , Febri Diansyah, mengatakan pihaknya menghormati vonis hakim kepada Wakil Ketua DPR non-aktif Taufik Kurniawan.
"KPK menghormati putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang yang disampaikan hari ini. Kami melihat hampir seluruh Dakwaan KPK dinyatakan terbukti oleh Hakim, demikian juga pertimbangan dan analisis Penuntut Umum yang juga diterima Majelis Hakim," kata Febri melalui keterangan resminya, Senin .
"Karena jika seorang politisi melalukan korupsi, maka hal tersebut sekaligus dapat berarti ia menciderai kepercayaan masyarakat yang memilihnya sebelumnya. Apalagi terdakwa ini menjabat sebagai Pimpinan DPR," jelas Febri. Diketahui, kasus ini bermula dari pengembangan operasi tangkap tangan di Kebumen pada 2016 lalu. Saat itu KPK menetapkan dua orang tersangka yakni, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kebumen periode 2014-2019 Yudhy Tri Hartanto dan Sigit Widodo selaku pegawai negeri sipil di Dinas Pariwisata Pemerintah Kabupaten Kebumen.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK hormati putusan pengadilan atas vonis Taufik KurniawanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghormati putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang yang menjatuhkan vonis 6 tahun penjara ditambah ...
Baca lebih lajut »
KPK Apresiasi Hakim Cabut Hak Politik Taufik KurniawanVonis 6 tahun penjara untuk Taufik Kurniawa lebih rendah dari tuntutan JPU KPK.
Baca lebih lajut »
KPK Harap Pencabutan Hak Politik Taufik Kurniawan Jadi Pelajaran untuk PolitisiKPK berharap vonis terhadap Wakil Ketua nonaktif DPR Taufik Kurniawan menjadi pelajaran bagi anggota legislatif dan pejabat lainnya. Apa alasannya? Nasional
Baca lebih lajut »
Taufik Kurniawan Divonis 6 Tahun PenjaraVonis majelis hakim lebih rendah dari tuntutan 8 tahun penjara dari jaksa KPK.
Baca lebih lajut »
KPK Wanti - wanti untuk Calon Anggota DPRD, Ingat Baik - Baik !KPU juga tidak boleh melantik anggota DPRD jika mereka belum menyampaikan LHKPN ke KPK. AnggotaDPRD
Baca lebih lajut »