KPK Harap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Segera Kirim Salinan Putusan Banding RJ Lino

Indonesia Berita Berita

KPK Harap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Segera Kirim Salinan Putusan Banding RJ Lino
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 KompasTV
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 63%

KPK berharap Pengadilan Tinggi DKI Jakarta segera mengirimkan salinan putusan banding terhadap mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino.

MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSISEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIENMENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INIPEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI...

2021KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIFRANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 MTEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPKKAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA...

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

KPK Komentar soal Gorden Rumdin DPR: Harus Transparan Sebab Rentan KorupsiKPK Komentar soal Gorden Rumdin DPR: Harus Transparan Sebab Rentan KorupsiKPK mengimbau agar pengadaan gorden rumdin DPR senilai Rp 43,5 miliar dilakukan transparan karena proyek pengadaan barang dan jasa rentan korupsi.
Baca lebih lajut »

KPK Singgung soal Gorden DPR: Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Jadi Modus korupsiKPK Singgung soal Gorden DPR: Pengadaan Barang dan Jasa Rentan Jadi Modus korupsiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) buka suara terkait pengadaan gorden yang dilakukan DPR.
Baca lebih lajut »

Polda Kaltara Gandeng KPK untuk Lacak Aset Polisi Tajir Briptu HasbudiPolda Kaltara Gandeng KPK untuk Lacak Aset Polisi Tajir Briptu Hasbudi“Informasi yang kami terima, benar Polda Kaltara sudah ada koordinasi dengan KPK. Koordinasi terkait asset tracing yang akan dilakukan,” kata pelaksana tugas
Baca lebih lajut »

KPK Akan Pelajari Putusan PT Jakarta Terkait RJ LinoKPK Akan Pelajari Putusan PT Jakarta Terkait RJ LinoKPK menegaskan akan mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Jakarta terhadap RJ Lino untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Baca lebih lajut »

Andi Arief Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Bupati PPUAndi Arief Kembali Dipanggil KPK Terkait Kasus Bupati PPUKPK kembali memanggil Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus Bupati (nonaktif) Penajam Paser Utara (PPU) Abdul Gafur Mas'ud.
Baca lebih lajut »

Usai Libur Lebaran, 25 Persen Pegawai KPK Bekerja di Rumah | merdeka.comUsai Libur Lebaran, 25 Persen Pegawai KPK Bekerja di Rumah | merdeka.comSebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengizinkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) untuk memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) pasca libur Lebaran.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-06 12:07:14