Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa sore (17/1/2023).
Liputan6.com, Jakarta - Berdasarkan informasi yang diterima merdeka.com, tim KPK memeriksa seluruh ruangan DPRD DKI.
Merdeka.com juga memperoleh foto tim KPK yang hendak memeriksa sebuah ruangan. Petugas tersebut tampak menggunakan sarung tangan. Di belakang orang tersebut, tampak seseorang yang menggunakan topi dengan baju logo KPK. BACA JUGA: KPK Tahan GM PT Antam Terkait Kasus Korupsi, Rugikan Negara Rp 100,7 Miliar BACA JUGA: KPK Akan Dalami Penggunaan Dana Otsus Papua Terkait Kasus Korupsi Lukas Enembe BACA JUGA: KPK Batasi Kunjungan untuk Lukas Enembe di Rutan, Apa Alasannya? Merdeka.com coba memasukki gedung DPRD pada sekitar pukul 18.00 WIB. Namun, tidak diizinkan masuk ke dalam kawasan gedung tersebut.
"Enggak bisa. Iya . Kami kan jaga, arahan pimpinan kami ngga bisa masuk. Kami geser ke belakang yang lain," kata salah satu petugas PAMDAL.Di pintu masuk parkiran DPRD, terdapat 5 PAMDAL yang menjaga. Hingga pukul 18.25 WIB awak media masih belum diizinkan masuk. Sampai artikel ini ditulis, merdeka.com masih mencoba menghubungi pimpinan fraksi DPRD DKI.Sepanjang tahun 2018, KPK telah melakukan OTT terhadap 19 kepala daerah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan DPRD DKI Minta Transportasi Umum di Jakarta Dibenahi Sebelum ERP DiterapkanSistem ERP dianggap tak bisa diterapkan di Jakarta dalam waktu dekat karena Pemprov DKI masih harus membenahi layanan transportasi umum.
Baca lebih lajut »
Dugaan Korupsi Bansos, PDIP Minta DPRD DKI Jakarta Panggil Dinsos dan Pasar JayaAnggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP Merry Hotma, meminta Komisi E untuk memanggil Dinas Sosial (Dinsos) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasar Jaya.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Jakarta Minta JakPro harus Dewasa dan Mandiri Sebelum Gelar Formula EKetua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi berpesan kepada PT Jakarta Propertindo (JakPro) sebelum gelar Formula E 2023, Dirut baru diharapkan dapat berjalan.
Baca lebih lajut »
Tolak Jalan Berbayar di Jakarta, Anggota DPRD DKI: Harusnya yang Berbayar DigratiskanAnggota DPRD menilai jalan berbayar atau ERP akan memberatkan masyarakat, terutama bagi penduduk miskin.
Baca lebih lajut »
Pj Gubernur DKI Sebut ERP Masih Tunggu Pembahasan di DPRD JakartaDinas Perhubungan DKI sebelumnya mengusulkan besaran tarif ERP menyesuaikan jenis kendaraan berkisar Rp5 ribu hingga Rp19 ribu.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Tak Keberatan dengan Formula E Jakarta, Asal Tak Pakai APBDKetua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi mengaku tidak keberatan dengan gelaran Formula E Jakarta. Asalkan, kata dia, tidak menggunakan APBD.
Baca lebih lajut »