Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduga ada aliran uang korupsi penyertaan modal di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang diterima Partai Demokrat.
Liputan6.com, Jakarta Hal itu diketahui saat tim penyidik memeriksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief pada Senin, 19 Juni 2023.
"Ditanya soal supporting Pak Gafur dalam ikut Musda. Kan dalam Musda ada dana yang disiapkan, atau dia masang billboard atau masang atribut segala macam. Ada dugaan seorang yang harus, saya imbau kalau memang dia benar menerimanya dia harus kembalikan ke negara," kata Andi Arief. Andi Arief dimintai keterangan sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan mantan Bupati PPU Abdul Gafur Masud.
Ali belum bersedia membeberkan lebih rinci siapa saja yang dijerat sebagai tersangka dalam pengembangan kasus ini. Ali berharap masyarakat bersabar menunggu kinerja tim penyidik dalam mengungkap kasus ini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Duga Politikus Demokrat Andi Arief Terima Uang dari Kasus Korupsi Eks Bupati PPU |Republika OnlineKPK kembali menetapkan eks Bupati Penajam Paser Utara sebagai tersangka korupsi.
Baca lebih lajut »
Plang Bank Tanah yang Bikin Heboh di Lahan Warga Penajam Paser Utara Ternyata untuk Bandara IKNBadan Bank Tanah telah menyiapkan lahan di Kabupaten Penajam Paser untuk pembangunan bandara IKN Nusantara. Tanah itu pun masih dipermasalahkan warga.
Baca lebih lajut »
BREAKING NEWS: Mentan Syahrul Yasin Limpo Diklarifikasi KPK 3,5 Jam, Ini Penjelasannya - Tribunnews.com(SYL) rampung diklarifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan perkembangan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan) ya...
Baca lebih lajut »
Indonesia Daurat Korupsi Bilamana Kewenangan Kejaksaan Usut Korupsi DisunatMenurut pengamat politik dan hukum Lingkar Madani, Ray Rangkuti, mengatakan, bila kewenangan tersebut dihapuskan maka dikhawatirkan negara akan babak belur karena pemberantasan korupsi tidak hanya mengandalkan kepolisian saja.
Baca lebih lajut »
KPK Bongkar Kasus Korupsi di Kementan, Ini Penjelasan LengkapKPK memberikan penjelasan lengkap soal pemanggilan Mentan Syahrul Yasin Limpo hari ini dan dugaan korupsi di Kementan. Ini katanya.
Baca lebih lajut »