KPK mendorong pemda se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mempercepat inventarisasi dan sertifikasi tanah aset pemda di tahun 2020 ini.
Jakarta, Beritasatu.com
"Dalam upaya penyelamatan aset pemda yang belum memiliki legalitas, KPK melalui rekan-rekan korgah melakukan intervensi kepada pemda untuk melakukanmewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satunya terkait pengelolaan aset daerah," kata Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango dalam keterangan pers yang diterima, Sabtu .
KPK juga mendorong pemda untuk segera mengimplementasikan program pelayanan pertanahan terintegrasi secara elektronik antara Bapenda atau Dispenda dengan Kantor Petanahan BPN melalui pembayaran pajak BPHTB. Hingga saat ini, kata Nawawi, dari 14 pemda se-Provinsi Sulteng, belum satupun melaksanakan programhost-to-host
Selain membahas persoalan aset, KPK juga memberikan catatan terkait realokasi anggaran yang dilakukan Pemda Sulteng dalam penanganan pandemi Covid-19. Dari data kumulatif seluruh pemda di Indonesia, anggaran Sulteng termasuk salah satu yang terbesar.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Dorong Penyelamatan Aset RP 3,2 Triliun di Sulteng |Republika Online73 persen dari 10.736 bidang tanah di 14 pemda di Sulteng belum bersertifikat.
Baca lebih lajut »
KPK Beri Catatan Penanganan Covid-19 di Sulteng |Republika OnlineDari data seluruh pemda di Indonesia, anggaran Sulteng termasuk salah satu
Baca lebih lajut »
KPK Minta Penggunaan Face Recognition Kartu Prakerja DitiadakanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penggunaan fitur face recognition dalam proses pendaftaran Kartu Prakerja tidak perlu dilakukan.
Baca lebih lajut »
KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan NegaraKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »
Novel Baswedan Sebut Ada 10 Kasus Penyerangan Terhadap Penyidik KPK yang Belum Terungkap'Sudah ada 10 lebih perkara terkait orang-orang di KPK dan saya yakin rangkaian pelakunya sama,' ucap Novel.
Baca lebih lajut »
Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Baca lebih lajut »