KPK diminta mengambil peran pencegahan korupsi terkait kebijakan keuangan untuk penanganan Covid-19.
Perppu Nomor 1 Tahun 2020 mengatur tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Covid-19.
"Harapan kepada KPK memang sudah hampir tidak ada, tapi bagaimanapun lembaga ini kan masih ada. Saya kira KPK bisa bermain di tingkat hulunya," kata Malik dalam sebuah diskusi, Rabu .Malik menuturkan, tindakan pencegahan itu dapat diwujudkan dengan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penanganan Covid-19, baik instansi penegak hukum maupun pelayanan publik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Satgas Covid-19 DPR Berikan Bantuan untuk Penanganan Covid-19Bantuan obat herbal dan APD tersebut dalam rangka membantu pemerintah untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik di pusat maupun daerah.
Baca lebih lajut »
Jumlah Lansia 19 Persen Populasi di Spanyol, Rentan terhadap Covid-19Spanyol mengikuti Italia dalam hal pembatasan akibat pencegahan virus corona, sewaktu jumlah yang tertular menurun. Mimpi buruk itu masih jauh dari selesai di panti-panti jompo negara itu, di mana vir
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Bentuk Lembaga Khusus Tangani Covid-19 Seperti BRR Tsunami AcehPembentukan lembaga khusus ini dianggap mampu menengahi penanganan Covid-19 yang sejauh ini dianggap tidak terkelola secara sempurna.
Baca lebih lajut »
Pemda Diminta Tingkatkan Realokasi APBD untuk Penanganan Covid-19Disebutkan, data Per 12 April 2020 menunjukkan jumlah realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19 mencapai Rp55 triliyun.
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Transparan Terkait Anggaran Penanganan Covid-19Menurut Siti Juliantari, situasi darurat yang terjadi akibat pandemi Covid-19 bukan alasan bagi Pemerintah untuk tidak transparan.
Baca lebih lajut »
Dampak Covid-19, Pemerintah Diminta Tak Setengah Hati Keluarkan StimulusPemerintahan diminta tidak setengah-setengah dalam mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi menghadapi dampak ekonomi pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »