KPK harus memastikan uang rakyat yang ada dalam anggaran Kartu Prakerja dimanfaatkan dengan semestinya, dan jangan ada sekecil mungkin celah untuk korupsi. KartuPrakerja
Sahroni mengatakan, KPK harus dengan cermat mengawasi segala tahapan dalam Kartu Prakerja, mulai dari penunjukan vendor penyedia layanan hingga pencairan dananya nanti.
Dia menilai KPK seharusnya memiliki tim khusus yang bertugas untuk mengawasi program Kartu Prakerja untuk mengantisipasi segala kemungkinan munculnya tindak pidana korupsi dari program tersebut.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ahmad Sahroni Minta KPK Awasi Anggaran Rp5,6 Triliun Kartu PrakerjaJutaan pekerja yang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan saat pandemi virus Corona (COVID-19) ini menjadi alasan...
Baca lebih lajut »
Pemerintah Ungkap Pemberian Komisi Pelatih Kartu PrakerjaKemenko Perekonomian menyebut komisi lembaga pelatih Kartu Prakerja ditentukan berdasar kesepakatan platform digital dengan mereka.
Baca lebih lajut »
Ketua Komisi III Herman Herry Harap KPK Berperan Aktif Awasi Anggaran Covid-19Ketua Komisi III DPR Herman Herry berharap KPK dapat berperan aktif dalam pengawasan anggaran penanganan pandemi Covid-19. Sebab nilainya besar Rp 405 triliun.
Baca lebih lajut »
Fraksi-Fraksi di DPR Minta KPK Awasi dan Usut Kartu Prakerja |Republika OnlineAnggota Fraksi PKB mempertanyakan indikator kelulusan kartu prakerja yang tak jelas.
Baca lebih lajut »
Komisi III: KPK Harus Berperan Aktif Awasi Anggaran Covid-19 | Republika OnlineAnggaran penangangan Covid-19 oleh Pemerintah mencapai Rp 405 triliun
Baca lebih lajut »
Komisi III Dorong KPK Aktif Awasi Anggaran Penanganan Corona |Republika OnlineKPK jangan hanya menindak setelah terjadi kesalahan penggunaan anggaran.
Baca lebih lajut »