KPK diminta serius mencari dan menangkap penikmat dari uang kerugian negara akibat skandal mark up impor beras yang menyeret Kepala
Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.Pasalnya, kata Managing Director Political Economy and Policy Studies Anthony Budiawan, kerugian negara yang ditimbulkan akibat mark up impor beras tidak main-main lantaran bisa mencapai Rp8,5 triliun dalam dua tahun terakhir.
"Kalau modus markup sebesar 117 Dolar AS per ton ini terjadi sejak tahun 2023, maka kerugian negara mencapai 565 juta Dolar AS, atau sekitar Rp8,5 triliun," urainya. "Oleh karena itu, masyarakat harus menuntut KPK untuk menyidik semua pihak sampai tuntas, sampai ke pihak yang paling bertanggung jawab. Siapa saja penikmat kerugian negara atas impor beras tersebut," katanya.
Pasalnya, kata Anthony, jika mengacu pernyataan Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti pada Maret 2024 beras impor terbanyak justru berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Didesak Cari dan Tangkap Penikmat Uang Skandal Mark Up Impor BerasKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta dapat benar-benar mencari dan menangkap penikmat dari uang kerugian negara akibat skandal mark up impor beras.
Baca lebih lajut »
Peminat Pimpinan KPK, Mantan Ketua KPK: Kondisi KPK Membuat Saya Tidak Mau Menjabat LagiKPK masih tetap dibutuhkan kendati saat dalam kondisi titik terendah kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah masih tinggi
Baca lebih lajut »
Pansel Jaring Masukan Masyarakat soal Seleksi Capim KPKPansel capim KPK terima pendaftara 4 orang capim KPK dan 4 orang Dewas KPK
Baca lebih lajut »
Jelaskan Kondisi Kelembagaan, Pimpinan KPK Berharap Pansel Tak Salah PilihPimpinan KPK memberikan gambaran situasi kelembagaan sebagai bahan pertimbangan bagi Pansel KPK dalam memilih capim KPK.
Baca lebih lajut »
Pemko Banda Aceh Didesak Cari Solusi Tangani Kasus Penularan HIV/AIDSAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi. Foto: Dokumentasi pribadi.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Banda Aceh, Musriadi,
Baca lebih lajut »
KPK Didesak Tindaklanjuti Laporan Dugaan Demurrage BerasKPK didesak memanggil sejumlah pejabat yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas kejadian demurrage beras itu
Baca lebih lajut »