Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan aliran penerimaan sejumlah uang oleh tersangka Wali Kota Ambon Richard Louhenapessy (RL) dari beberapa pihak swasta yang mengikuti lelang proyek.
KPK memeriksa PNS/koordinator perwakilan Pemkot Ambon di Jakarta 2016-sekarang Karen Wolker Dias sebagai saksi untuk tersangka Richard dan kawan-kawan di Gedung KPK, Jakarta, Jumat untuk mengonfirmasi hal tersebut.
KPK pada Jumat juga memanggil seorang saksi lainnya untuk tersangka Richard, yaitu Benny Tanihattu alias Bing selaku Direktur PT Gemilang Multi Wahana. Namun, ia tidak menghadiri panggilan dengan alasan sakit. 2 dari 2 halaman3 TersangkaKPK telah menetapkan tiga tersangka, dua di antaranya selaku penerima suap ialah Richard Louhenapessy dan Staf Tata Usaha Pimpinan Pemkot Ambon Andrew Erin Hehanusa , dan seorang tersangka lain sebagai pemberi suap yaitu Amri dari pihak swasta/karyawan Alfamidi Kota Ambon.
Menindaklanjuti permohonan Amri, Richard kemudian memerintahkan Kadis PUPR Pemkot Ambon untuk segera memproses dan menerbitkan berbagai permohonan izin, di antaranya Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bima Arya Ajak Seluruh Wali Kota Doakan Putra M Ridwan Kamil |Republika OnlineApeksi berharap Emmeril yang hilang di Bern, Swiss ditemukan dalam keadaan sehat.
Baca lebih lajut »
Kata Jokowi soal Kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota SoloPresiden Joko Widodo tak berkomentar banyak soal sepak terjang anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo.
Baca lebih lajut »
57 Wali Kota se-Indonesia Hadiri Pembukaan Gelar APEKSI ke-22 di Bandar LampungKompak menggunakan pakaian Batik Lampung berwarna merah, para Wali Kota memasuki Gedung Graha Wangsa di kawasan Panjang Bandar Lampung.
Baca lebih lajut »
Piala Wali Kota Surabaya Batal, Asprov PSSI Jatim Minta MaafAsprov PSSI Jawa Timur meminta maaf kepada Wali Kota Surabaya karena membatalkan penyelenggaraan Piala Wali Kota Surabaya.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Minta Pengangkatan Pj Bupati/Wali Kota TransparanAnggota DPR RI Fraksi Demokrat, Achmad meminta Mendagri mengevaluasi kembali proses pengangkatan pj bupati/wali kota untuk lebih terbuka dan transparan.
Baca lebih lajut »
KPK Blokir Rekening Bank Rp139,4 M terkait Kasus Pengadaan Helikopter AW-101 di TNI AUKPK memblokir rekening bank terkait kasus pengadaan Helikopter di TNI AU, nilainya Rp139,4 miliar
Baca lebih lajut »