Salah satu pembahasan pertemuan itu terkait pembiayaan haji yang juga saat ini menjadi persoalan.
JawaPos.com – Komisi Pemberantasan Korupsi mengundang Menteri Agama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji , Jumat .
Ipi menjelaskan, agenda pertemuan itu akan membahas tentang progres implementasi rencana aksi Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji , evaluasi haji 2022M/1443H, dan formula penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2023M/1444H. Juru bicara KPK bidang pencegahan ini menuturkan, rapat evaluasi ini merupakan pelaksanaan kewenangan KPK, untuk melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara sebagaimana tertuang dalam pasal 9 UU No. 30 Tahun 2002 jo. UU No. 19 Tahun 2019. KPK telah melakukan Kajian Penyelenggaraan Ibadah Haji pada tahun 2019 dan menyampaikan sejumlah rekomendasi perbaikan kepada Kementerian Agama dan BPKH.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Bertemu dengan Menteri Agama dan BPKH Bahas Rencana Kenaikan Biaya HajiKPK mengundang Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dan Kepala BPKH Fadlul Imansyah membahas mengenai rencana kenaikan biaya haji 2023 M/1444 H.
Baca lebih lajut »
Menteri Agama RI Kecam Pembakaran dan Penyobekan Al Quran di Swedia dan BelandaMenteri Agama RI, Yaqut Cholil Qoumas, mengatakan tindakan itu merupakan teror dan ekstremitas yang bisa mengancam harmoni umat beragama.
Baca lebih lajut »
Menteri Agama sebut aksi pembakaran Al Quran sebagai bentuk teror'Itu jelas teror dan tindakan ekstrem yang tidak bisa dibenarkan, dan bisa merusak harmoni umat beragama. Saya jelas mengutuk tindakan ekstrem semacam itu,' kata Menag.
Baca lebih lajut »
Surya Paloh Bertemu Jokowi di Tengah Isu Menteri Nasdem Di-|em|reshuffle|/em| |Republika OnlineIsu reshuffle muncul setelah Surya Paloh mendeklarasikan Anies sebagai capres.
Baca lebih lajut »
Menag Minta Dana Pengembangan Madrasah Dikelola ProfesionalMenteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas meminta dana pengembangan madrasah dikelola profesional dan hati-hati.
Baca lebih lajut »
Kasus Geothermal, Pejabat KPK Diduga Langgar UU KPKSengketa pembatalan kontrak kerja sama pembangunan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) Dieng Jawa Tengah dan Patuha Jawa Barat terus berkembang. Kali ini, PT Bumigas Energi mengungkapkan sejumlah fakta yang diduga menyeret keterlibatan pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca lebih lajut »