Semula pemerintah dijadwalkan meneken PoD Blok Masela pada Juni 2019.
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi membantah menjadi pihak yang menghalang-halangi proyek Rencana Pengembangan atau Plan of Development Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah masih menunggu keterlibatan KPK untuk mengawasi proyek Rencana POD Blok Masela demi mencegah terjadinya korupsi.
"Ini terkait dengan Blok Masela, saya ingin meluruskan beberapa hal ya. Pertama keliru kalau ada pihak-pihak yang mengatakan seolah-olah penanganan atau proses lebih lanjut dari Blok Masela ini tergantung pada KPK. Kami pastikan itu keliru," kata Jubir KPK, Febri Diansyah di Gedung KPK, Jakarta, Jumat malam.
Febri menekankan yang dilakukan KPK adalah mengundang Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi untuk melihat dan mendengar lebih lanjut bagaimana sebenarnya pengelolaan dan keberlanjutan dari blok masela ini. Hal ini dilakukan KPK karena nilai kandungan dan nilai potensi penerimaan negara dari blok di Laut Arafuru tersebut sangat besar mencapai ratusan triliun rupiah.
Namun, Febri mengingatkan setiap pihak tidak menjadikan langkah KPK tersebur sebagai upaya menghalangi penandatanganan POD Blok Masela. Febri menekankan, Lembaga Antikorupsi tidak memiliki porsi dan kewenangan untuk menyetujui atau menolak penandatangan POD tersebut."Jadi jangan sampai kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mengatakan penandatanganan belum bisa dilakukan karena KPK belum setuju.
Peringatan tersebut telah disampaikan KPK saat menerima kedatangan jajaran SKK Migas. Dalam pertemuan yang digelar pekan lalu KPK meminta SKK Migas tidak membagun narask seolah penandatanganan POD Blok Masela tergantung sikap Lembaga Antikorupsi."Kami tegaskan bahwa yang dilakukan KPK adalah pencegahan tindak pidana korupsi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Revisi Dokumen Diteken Jonan, Proyek Blok Masela Segera Jalan'Karena ini investasi besar, nanti Pak Menteri akan lapor Presiden, secara detailnya Pak Menteri akan sampaikan,'
Baca lebih lajut »
Revisi POD Blok Masela Sudah Diteken Menteri Pekan laluRevisi plan of development (POD) Blok Masela sudah diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan sejak Jumat, 5 Juli 2019.
Baca lebih lajut »
SKK Migas: Proses Blog Masela Sesuai JadwalPengembangan Blok Masela sudah masuk tahap final investment decision.
Baca lebih lajut »
Menteri ESDM teken revisi Rencana Pengembangan Blok MaselaMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menandatangani revisi Rencana Pengembangan (PoD) Proyek Minyak dan Gas Blok ...
Baca lebih lajut »
SKK Migas: Tim alih kelola Blok Rokan segera dibentukSatuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan tim alih kelola Blok Rokan dalam waktu dekat akan dibentuk untuk ...
Baca lebih lajut »
Madagaskar Bagian ”Persemakmuran Austronesia” Indonesia – Bebas AksesSangat layak Pemerintah Indonesia mengembangkan politik luar negeri yang aktif dan merangkul dengan soft power, termasuk membangun ikatan sosial, budaya, dan ekonomi dalam blok Persemakmuran Austronesia yang membentang dari Afrika, Nusantara, sebagian Asia Timur, Asia Tenggara, dan Kepulauan Pasifik Selatan sebagai satu entitas keluarga besar dalam pertalian sejarah dan budaya.
Baca lebih lajut »