KPK mengungkapkan tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial (bansos) pada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) akibat sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.
Jakarta, Beritasatu.com - Komisi Pemberantasan Korupsi menilai terjadinya salah atau tidak tepatnya sasaran penerima bantuan sosial pada 10.249 keluarga penerima manfaat akibat sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK sekaligus Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi , Pahala Nainggolan, mengatakan pemadanan data penerima bansos berbasis pada nomor induk kependudukan pada kartu tanda kependudukan . Advertisement "NIK warga miskin yang berhak atas bansos umumnya tercatat di DTKS. Namun, ada pihak yang meminjam KTP warga untuk mendaftar perusahaan. Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan, rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang, ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," katanya saat konferensi pers di Kantor Kementerian Sosial Jakarta, Jumat bersama Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tanggapan KPK Soal Viral Dugaan Korupsi Bansos di Era AniesKPK mengatakan bakal mengecek kasus yang awalnya diramaikan oleh pemilik akun Twitter kurawa pada Senin (9/1/2023).
Baca lebih lajut »
KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Praktik Dugaan Korupsi Bansos DKIKPK memastikan akan menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi Bansos DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »
KPK Persilakan Masyarakat Laporkan Dugaan Korupsi Bansos DKIKPK mempersilakan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi terkait program bantuan sosial atau bansos DKI Jakarta tahun 2020.
Baca lebih lajut »
KPK Persilakan Lapor Dugaan Korupsi Bansos COVID DKI 2020, Siap TelaahKPK mempersilakan dugaan korupsi bansos Corona DKI tahun 2020 Rp 2,85 triliun dilaporkan. KPK siap memverifikasi dan menelaahnya.
Baca lebih lajut »
Bantah Dugaan Korupsi Bansos DKI Jakarta 2020, Dinsos Siap Dipanggil KPKDinas Sosial DKI Jakarta menyampaikan, penyaluran bansos DKI Jakarta 2020 juga turut diawasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca lebih lajut »