Boyamin mendapat informasi Bareskrim dan KPK telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dugaan pencucian uang oleh Setya Novanto.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan akan menjelaskan perkembangan penanganan dugaan tindak pidana pencucian uang mantan Ketua DPR Setya Novanto di persidangan. Hal itu disampaikan dalam menanggapi praperadilan yang diajukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia.'Di persidangan gugatan tersebut, KPK tentu akan memberi tanggapannya. Ikuti saja ya nanti ada penjelasannya,' kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, lewat pesan singkat, Jumat, 26 Juni 2020.
“Kami memang mendaftarkan, materinya tunggu nanti saat pembacaan,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman saat dihubungi, Jumat, 26 Juni 2020.Termohon dalam gugatan praperadilan tersebut adalah Badan Reserse Kriminal Polri dan KPK. Boyamin mengatakan mendapatkan informasi bahwa kedua lembaga tersebut telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan mengenai dugaan TPPU Setya Novanto di kasus korupsi KTP elektronik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Dewas KPK Bakal Panggil Firli Bahuri Soal Helikopter Mewah |Republika OnlineDewas KPK akan panggil Firli Soal dugaan penggunaan helikopter mewah
Baca lebih lajut »
Dewas KPK Kumpulkan Bukti Dugaan Gaya Hidup Mewah FirliDewas KPK mendalami dan mengumpulkan bukti terkait aduan dugaan pelanggaran etik oleh Ketua KPK Firli Bahuri soal gaya hidup mewah.
Baca lebih lajut »
KPK Endus Pencucian Uang Nurhadi lewat KeluargaSelama menjabat sekretaris di MA, Nurhadi diduga melakukan perdagangan perkara dan menerima suap serta gratifikasi senilai Rp46 miliar.
Baca lebih lajut »
KPK Isyaratkan Juga Jerat Nurhadi dengan Pasal TPPU |Republika OnlineKPK isyaratkan juga gunakan pasal TPPU untuk jerat eks Sekretaris MA Nurhadi.
Baca lebih lajut »
Ketua KPK Ungkap 10 Daerah yang Paling Banyak Terjadi KorupsiKetua KPK Firli Bahuri mengungkap sepuluh wilayah atau daerah yang paling banyak terjadi kasus korupsi sepanjang 2004-2019. Mana saja? KPK Korupsi
Baca lebih lajut »
Ahli di MK: UU KPK Batal Demi Hukum Jika DPR Tak KuorumAhli di uji materi UU KPK menyebut perundangan itu batal demi hukum jika lebih banyak anggota DPR yang bolos saat rapat paripurna pengesahannya.
Baca lebih lajut »