Dia hadir namun tidak bersedia diperiksa karena memiliki hubungan keluarga.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Achmad Amir Aslichin yang juga anak mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah tidak bersedia diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan penerimaan gratifikasi di Pemkab Sidoarjo. KPK memanggil Amir Aslichin pada Jumat untuk diperiksa di Mapolresta Sidoarjo, Jawa Timur sebagai saksi dalam penyidikan kasus tersebut.
Baca Juga Selain itu, KPK pada Jumat telah memeriksa tujuh saksi lainnya juga bertempat di Mapolresta Sidoarjo, yakni Kepala Dinas Perumahan Pemukiman Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo Sulaksono, Kepala Dinas P3AKB/mantan Camat Prambon Kabupaten Sidoarjo Ainun Amalia, Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sidoarjo M Bachruni Aryawan.
Selanjutnya, KPK juga memanggil satu saksi lainnya, yakni Murtadho selaku Camat Porong Kabupaten Sidoarjo."Informasi yang kami terima bahwa yang bersangkutan sedang menjalani masa pemidanaan dan akan dilakukan penjadwalan ulang," kata Ali. Sebagaimana kebijakan pimpinan KPK saat ini bahwa untuk publikasi konstruksi perkara dan pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka akan dilakukan pada saat telah dilakukan upaya paksa. Upaya paksa itu baik berupa penangkapan maupun penahanan terhadap para tersangka.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anak Buah Cak Imin Menolak saat Dipanggil KPKGELORA.CO -Anak buah Ketua Umum (Ketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin asal Jawa Timur enggan diperiksa t...
Baca lebih lajut »
Kim Kardashian Ungkap Alasan Tetap Santai Lawan Kanye West: Apapun Yang Terjadi Dia Ayah Anak SayaKim Kardashian kembali bicara soal perpisahannya dengan Kanye West. Kim mengungkap alasan bijaksana dibalik keputusannya yang selalu menyelesaikan persoalannya bersama Kanye dengan tenang.
Baca lebih lajut »
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Selama 30 Hari | merdeka.comAli mengatakan, perpanjangan masa penahanan Terbit terhitung mulai 21 Maret 2022 hingga 19 April 2022. Terbit masih akan mendekam di Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya Guntur.
Baca lebih lajut »
Publik Tak Puas, Kinerja KPK Mendesak DiperbaikiJajak pendapat Litbang Kompas, akhir Februari lalu, menunjukkan lebih banyak responden yang tidak puas dengan kinerja KPK. Kinerja Dewan Pengawas yang tak optimal menangani pelanggaran etik di internal KPK jadi sebab. Polhuk AdadiKompas nikolausharbowo
Baca lebih lajut »
KPK: Tindak Penyelewengan Air Tanah di Kawasan Industri MedanKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penyelewengan penggunaan air tanah di kawasan industri Medan, Sumatra Utara, diselesaikan dengan cepat.
Baca lebih lajut »
DPRD: Bimtek KPK pada PNS DKI momentum percepat perbaikan JakartaAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menyebut Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI yang ...
Baca lebih lajut »