KPK Akan Serahkan Data 134 Pegawai Pajak Pemilik Saham ke Kemenkeu

Indonesia Berita Berita

KPK Akan Serahkan Data 134 Pegawai Pajak Pemilik Saham ke Kemenkeu
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 22 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 12%
  • Publisher: 70%

Ratusan pegawai pajak memiliki saham di sejumlah perusahaan. KPK akan terus memeriksa LHKPN para pejabat dan pegawai pajak. Pengawasan dan tindak lanjut dari LHKPN diperlukan untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Polhuk AdadiKompas

Deputi Pencegahan dan Monitoring Komisi Pemberantasan Korupsi Pahala Nainggolan mengatakan, sebanyak 134 pegawai Direktorat Jenderal Pajak memiliki saham di 280 perusahaan. Dua di antara perusahaan tersebut merupakan perusahaan konsultan pajak. Namun, Pahala tak memerinci nilai saham dari 134 pegawai di 280 perusahaan tersebut.

Sudah berdiskusi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan hari ini, mungkin akan diserahkan ke Kemenkeu paling cepat besok. Saya tidak menyangka ada sebanyak itu pegawai pajak yang memiliki saham.Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis . ”Aturan itu memang tidak jelas. Tidak secara tegas dilarang, tetapi perlu beretika, tidak berhubungan dengan pekerjaan,” ujarnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Besok, KPK Serahkan Temuan LHKPN 134 Pegawai Pajak Punya Saham Perusahaan ke KemenkeuBesok, KPK Serahkan Temuan LHKPN 134 Pegawai Pajak Punya Saham Perusahaan ke KemenkeuJenis perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh pegawai pajak beragam. Mayoritas kepemilikan saham diatasnamakan istri mereka.
Baca lebih lajut »

KPK Temukan Pegawai Pajak Punya Saham di 2 Perusahaan Konsultan PajakKPK Temukan Pegawai Pajak Punya Saham di 2 Perusahaan Konsultan PajakKPK menyebut adanya bantuan dari konsultan memungkinkan pegawai pajak mengaburkan harta kekayaan dari pencatatan LHKPN.
Baca lebih lajut »

KPK Panggil Kepala Bea Cukai Makassar Terkait LHKPN Pekan DepanKPK Panggil Kepala Bea Cukai Makassar Terkait LHKPN Pekan DepanKPK telah menerima laporan hasil analisis (LHA) terkait harta Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang dinilai tidak sesuai profil.
Baca lebih lajut »

KPK Nilai LHKPN Eko Darmanto di Luar Kewajaran karena Punya Utang Rp 9 Miliar |Republika OnlineKPK Nilai LHKPN Eko Darmanto di Luar Kewajaran karena Punya Utang Rp 9 Miliar |Republika OnlineLHKPN Eko Darmanto masuk dalam kategori outliers.
Baca lebih lajut »

KPK akan undang Andhi Pramono klarifikasi LHKPNKPK akan undang Andhi Pramono klarifikasi LHKPNKPK akan undang Kepala Kantor Bea Cukai Makassar Andhi Pramono untuk memberikan klarifikasi soal LHKPN miliknya, pada pekan depan. Andhi menjadi sorotan warganet setelah foto rumah mewahnya di Cibubur viral di media sosial.
Baca lebih lajut »

Irjen Kemenkeu: Rafael Alun Pernah Dipanggil KPK 2020, Lalu Perbaiki LHKPNIrjen Kemenkeu: Rafael Alun Pernah Dipanggil KPK 2020, Lalu Perbaiki LHKPNEks PNS Direktorat Jenderal Pajak Rafael Alun Trisambodo disebut sudah pernah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-25 01:06:53