Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap bahwa masih ada penyelenggara negara yang belum melaporkan kewajibannya serahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
Mantri SH yang melihat sang kades sesak nafas, ikut membawa korban ke puskesmas hingga ke rumah sakit.Meski begitu, Ani mengaku tidak mengetahui adanya musyawarah antara mantri SH dengan Alamunasir, untuk menyelesaikan dugaan perselingkuhan tersebut.
Komisi Pemberantasan Korupsi angkat bicara soal viral video istri diduga Direktur Penyidikan KPK Endar Priantoro pamer hidup mewah di medsos.Media sosial kembali dihebohkan dengan kejadian BMW putih kabur usai isi BBM di sebuah SPBU di kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Publik menduga pelakunya Mario DandyKombes Dr.dr Sumy Hastry Purwanti yang juga menjadi dokter forensik bercerita soal detik-detik Freddy Budiman dieksekusi mati. Sebelum dieksekusi, Freddy diikat di tiang.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Sebut 70.350 Penyelenggara Negara Belum Lapor LHKPN Periodik 2022Dari total 372.783 penyelenggara negara, sebanyak 302.433 telah melaporkannya telah lapor LHKPN. Sisa 70.350 Wajib Lapor (19%) yang belum memenuhi kewajibannya.
Baca lebih lajut »
KPK Ultimatum 70.350 Penyelenggara Negara Belum Laporkan LHKPNKPK mengatakan hingga 16 Maret 2023 menunjukkan 70.350 penyelenggara negara belum memenuhi kewajibannya melaporkan LHKPN.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menginformasikan bahwa sebanyak 70.350 penyelenggara negara belum menyetorkan laporan harta ...
Baca lebih lajut »
Negara-Negara Asia Borong Gelar 'Negara Polusi Terparah' di Dunia, Ini Daftarnya | merdeka.comSurvei menunjukkan India dan Pakistan, menjadi negara dengan kualitas udara terburuk di Asia Tengah dan Selatan pada 2022. Selain kedua negara tersebut, negara-negara lain di Asia muncul di peringkat lima besar dunia sebagai negara dengan kualitas udara terburuk.
Baca lebih lajut »
OJK: 40% Penyelenggara Ekonomi Digital Dunia Ada di RIOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan, porsi dan penetrasi Indonesia sebagai penyelenggara ekonomi digital cukup besar, ini buktinya
Baca lebih lajut »