250 pelatihan dari 1.895 jenis pelatihan yang tersedia dalam lima platform digital ternyata juga diproduksi oleh platform digital ini.
TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan terdapat konflik kepentingan pada lima dari delapan platform digital dalam program Kartu Prakerja. Potensi konflik kepentingan itu muncul karena platform digital itu juga berperan sebagai pembuat konten belajar dalam program itu.'Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan,' kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, di kantornya, Kamis, 18 Juni 2020.
Jumlah pelatihan yang tersedia dalam platform ini sebanyak 277. Dari jumlah itu, 117 pelatihan disebut juga disediakan oleh Skill Academy. Perusahaan pemilik Skill Academy adalah PT Ruang Raya Indonesia. PintariaPintaria menyediakan 199 jenis pelatihan. Sebanyak 69 pelatihan disediakan oleh Haruka Edu. Keduanya milik perusahaan yang sama yakni PT Haruka Evolusi Digital Utama.SekolahmuSekolahmu menyediakan 210 jenis pelatihan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kajian KPK atas Kartu Prakerja: Konflik Kepentingan hingga Potensi Kerugian NegaraKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan kajian atas Program Kartu Prakerja dan menemukan sejumlah permasalahan pada empat aspek.
Baca lebih lajut »
KPK: Kartu Prakerja Berpotensi Rugikan Keuangan NegaraKOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi sejumlah masalah pelaksanaan program Kartu Prakerja yang dijalankan pemerintah di masa pandemi covid-19.
Baca lebih lajut »
KPK Minta Penggunaan Face Recognition Kartu Prakerja DitiadakanKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta penggunaan fitur face recognition dalam proses pendaftaran Kartu Prakerja tidak perlu dilakukan.
Baca lebih lajut »
KPK: Kemitraan Startup Prakerja Sarat Konflik KepentinganDalam kajian KPK, ada sejumlah permasalahan dalam kemitraan kartu prakerja dengan platform digital sehingga memberikan rekomendasi ke pemerintah.
Baca lebih lajut »
Hasil Kajian KPK Soal Kartu Prakerja, Hasilnya MengejutkanKomisi Pemberantasasn Korupsi (KPK) merampungkan kajian terkait program Kartu Prakerja yang diinisiasi pemerintah. Hasilnya? KartuPrakerja
Baca lebih lajut »
KPK sampaikan tujuh rekomendasi perbaikan pelaksanaan Kartu PrakerjaKPK menyampaikan tujuh rekomendasi pelaksanaan KartuPrakerja yang terkait dengan empat aspek pelaksanaan program dengan total anggaran Rp20 triliun tersebut.
Baca lebih lajut »