RUU Penyiaran hingga kini tak kunjung dibahas DPR RI. Usia UU Penyiaran yang ada sekarang ini sudah 20 tahun. Karena itu, perlu dilakukan perubahan.
JawaPos.com – Rancangan Undang-Undang Penyiaran hingga kini tak kunjung dibahas DPR RI. Usia UU Penyiaran yang ada sekarang ini sudah 20 tahun. Karena itu, perlu dilakukan perubahan sesuai perkembangan zaman.
Kharis menambahkan, saat ini RUU Penyiaran baru masuk tahap persiapan akhir draf RUU yang ada di komisi I. Setelah draf selesai, komisi menyerahkannya kepada Badan Legislasi DPR RI. “Posisinya masih di komisi I,” kata Kharis dalam sebuah diskusi bertema RUU Penyiaran untuk Kedaulatan Bangsa dan Negara di Media Center DPR RI kemarin .
Sementara itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Irsal Ambia mengatakan, UU 32/2022 tentang Penyiaran sudah berusia 20 tahun. UU bersangkutan merupakan salah satu produk reformasi di bidang pers dan penyiaran. “Sudah saatnya dilakukan perubahan,” papar Irsal yang hadir dalam diskusi kemarin.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Sandiaga Uno Peringatkan Turis Asing yang Langgar Aturan, Singgung Undang-Undang dan NormaGokil nih diingetin langsung sama Pak Menteri 😱 Sepakat benget sama Pak Menteri, Aturan dimanapun harus ditaati. Berlaku juga buat mamang dan Eceu turis😅 Selengkapnya di: PikiranRakyat PRMN WNA Sandiagauno pelatpalsu
Baca lebih lajut »
Pembatasan Pemain Naturalisasi, Pengamat Ingatkan soal HAM dan Undang-undangPengamat sepak bola Akmal Marhali mengingatkan soal hak asasi manusia (HAM) dalam wacana pembatasan pemain naturalisasi.
Baca lebih lajut »
Sensasi Gelar Bimtek Kepedulian Terhadap Lingkungan Hidup Untuk Menghindari Dampak ResikoTanggal 3 Oktober 2009 menandai hari bulan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009), sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 4 ta
Baca lebih lajut »
Pakar Ungkap Urgensi UU Buat Jerat Pejabat dengan Harta Tak WajarKebutuhan undang-undang buat memidanakan pejabat dengan harta yang tidak wajar dinilai sudah sangat mendesak.
Baca lebih lajut »
Lembaga Penyiaran Televisi Deklarasikan Komitmen Hadirkan Tayangan Ramadhan Berkualitas |Republika OnlineRamadhan merupakan momentum hadirkan tayangan bermartabat
Baca lebih lajut »
MUI Ajak Lembaga Penyiaran isi Ramadhan dengan Tayangan Berkualitas |Republika OnlineLembaga penyiaran diharap menghornati bulan suci Ramadhan.
Baca lebih lajut »