Kontroversi Eksaminasi Hukum: Ahli Minta Bukti Baru dalam Kasus Korupsi Mardani H Maming

Mardani H Maming Berita

Kontroversi Eksaminasi Hukum: Ahli Minta Bukti Baru dalam Kasus Korupsi Mardani H Maming
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 suaradotcom
  • ⏱ Reading Time:
  • 49 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 53%

Eksaminasi yang didorong oleh para ahli hukum terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan (IUP) Mardani H Maming harus didukung minimal oleh dua alat bukti.

Eksaminasi yang didorong oleh para ahli hukum terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming harus didukung minimal oleh dua alat bukti.Eksaminasi yang didorong oleh para ahli hukum terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming harus didukung minimal oleh dua alat bukti.

Haryono Umar melanjutkan, para ahli hukum yang mendorong eksaminasi terhadap perkara terpidana korupsi izin usaha pertambangan Mardani H Maming tidak memeriksa dan hanya berasumsi. Haryono Umar meyakini, hakim baik dalam pengadilan tingkat pertama pertama, banding hingga kasasi telah memeriksa bukti keterlibatan Mardani H Maming dalam kasus korupsi izin usaha pertambangan sehingga diputuskan bersalah.Haryono Umar menagih, pembuktian dari para ahli hukum yang mendorong eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming.

Tak puas dengan putusan Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Mardani H Maming mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin. Majelis hakim yang dipimpin Gusrizal justru menambah hukuman penjara Mardani menjadi 12 tahun. Nama Mardani H Maming pun kembali mencuat usai kedapatan mendaftarkan PK secara diam-diam pada 6 Juni 2024. PK yang diajukan Mardani H Maming bernomor 784/PAN.PN/W15-U1/HK2.2/IV/2024.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

suaradotcom /  🏆 28. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Hakim Diminta Tolak PK Mardani Maming, MAKI Eksaminasi Tak MengikatHakim Diminta Tolak PK Mardani Maming, MAKI Eksaminasi Tak MengikatEksaminasi itu dituangkan para pakar hukum ke dalam sebuah buku terkait perkara Mardani Maming
Baca lebih lajut »

Eksaminasi Perkara Mardani Maming, MAKI Minta Pakar Hukum Hormati Putusan HakimEksaminasi Perkara Mardani Maming, MAKI Minta Pakar Hukum Hormati Putusan HakimKetua Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menegaskan, eksaminasi yang dilakukan para pakar hukum terhadap perkara Mardani H Maming tak mengikat sehingga hakim tetap independen dan tidak bisa dipengaruhi siapapun.
Baca lebih lajut »

Pakar hukum eksaminasi perkara eks Bupati Tanah Bumbu Mardani MamingPakar hukum eksaminasi perkara eks Bupati Tanah Bumbu Mardani MamingPara pakar hukum melakukan eksaminasi terhadap perkara korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H. Maming, yang dituangkan ke dalam buku bertajuk Mengungkap ...
Baca lebih lajut »

Soal Eksaminasi Para Pakar Hukum ke Mardani Maming, MAKI Singgung Tentang Keindependenan HakimSoal Eksaminasi Para Pakar Hukum ke Mardani Maming, MAKI Singgung Tentang Keindependenan HakimBerita Soal Eksaminasi Para Pakar Hukum ke Mardani Maming, MAKI Singgung Tentang Keindependenan Hakim terbaru hari ini 2024-10-07 14:05:10 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Eksaminasi Kasus Mardani Maming Dipertanyakan: Kepentingan Hukum Atau Lain?Eksaminasi Kasus Mardani Maming Dipertanyakan: Kepentingan Hukum Atau Lain?Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Hudi Yusuf mempertanyakan eksaminasi kasus korupsi mantan Bupati Tanah Bumbu Mardani H. Maming yang dilakukan para pakar hukum di tengah proses peninjauan kembali (PK). Menurut Hudi, eksaminasi tersebut dapat menganggu independensi majelis hakim dan menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di baliknya.
Baca lebih lajut »

Eksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU MinerbaEksaminasi Perkara Mardani H Maming, Pakar Hukum Sebut SK Bupati Tidak Melanggar UU MinerbaJPNN.com : Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar juga menegaskan jika SK Bupati itu belum tentu melanggar UU Minerba.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-22 12:07:03