Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meminta agar Presiden Joko Widodo ( Jokowi) memiliki independensi dan komitmen kuat untuk selesaikan kasus pelanggaran HAM pada perio...
"Dari keenam kasus itu, sama sekali ketika lima tahun pemerintahan Pak Jokowi, itu tidak ada satu pun langkah-langkah konkret untuk mewujudkan atau mengimplementasikan janji politiknya tersebut," kata Dimas.
Dimas melihat rekonsiliasi versi pemerintah ini sebagai bentuk cuci tangan karena keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu tidak dilibatkan dalam merumuskan kebijakan-kebijakan untuk memulihkan korban dan keluarga korban. Menurutnya, KontraS juga mencatat selama lima tahun pertama pemerintahan Joko Widodo, terjadi 1.384 peristiwa pelanggaran kebebasan berekspresi, berkumpul, dan berpendapat. Tren pelanggaran ini semakin tinggi pada jenis pembubaran paksa demonstrasi dan razia buku .
Dia menambahkan sebenarnya Indonesia sudah meratifikasi Konvenan Sipil dan Politik. Dalam Pasal 4 Kovenan Sipil dan Politik disebutkan hak untuk hidup adalah hak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.Danu mengakui penghapusan hukuman mati memang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat. Tapi dia mengharapkan pemerintah membuat arah kebijakan nasional menuju penghapusan hukuman mati. Sayangnya hal itu tidak terlihat di periode pertama pemerintahan Joko Widodo.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KontraS Evaluasi Komitmen Jokowi Tuntaskan Pelanggaran HAMKomisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menyebut Presiden Jokowi tak punya komitmen menuntaskan persoalan HAM masa lalu
Baca lebih lajut »
KontraS: Jokowi Gagal Penuhi Janji Penuntasan Pelanggaran HAM BeratKontraS menilai kepemimpinan Jokowi di lima tahun awal gagal menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Begini penjelasannya: PelanggaranHAM Jokowi
Baca lebih lajut »
Jokowi Panggil Prabowo di Pengenalan Menteri, KontraS Ungkit Kasus Orang HilangFerry mengatakan Jokowi seharusnya tidak memasukkan nama-nama yang diduga terlibat kasus pelanggaran HAM untuk menduduki jabatan strategis. Dia menyinggung dugaan keterlibatan Prabowo dalam kasus HAM masa lalu. Prabowo KabinetJokowi
Baca lebih lajut »
F-PPP nilai pidato Jokowi munculkan optimismeSekretaris Fraksi PPP DPR, Achmad Baidowi, menilai pidato Presiden Joko Widodo dalam acara pelantikan presiden-wakil presiden pada Minggu (20/10) ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Singgung Isu Papua Tak Diangkat di Pidato Perdana JokowiKomnas HAM menyoroti dua hal yang tidak diangkat dalam pidato perdana Jokowi setelah dilantik di periode kedua. Pertama terkait isu HAM, dan kedua soal polemik.
Baca lebih lajut »
Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal AparatDirektur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut bahwa pengamanan yang dilakukan untuk pelantikan Jokowi-Ma'ruf hari ini terlalu berlebihan - Nasional
Baca lebih lajut »