Kontras menaruh harapan terhadap tiga hakim adhoc HAM yang dipilih oleh KY.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kontras mencermati putusan Komisi Yudisial terkait kelulusan hakim adhoc HAM di Mahkamah Agung . Kontras menaruh harap bahwa tiga hakim adhoc HAM yang diloloskan KY tak dipilih secara serampangan.
Kontras mengingatkan KY agar mendesaknya kebutuhan hakim adhoc HAM tak mengurangi kualitas seleksi. Sebab kasus pelanggaran HAM berat yang nantinya ditangani hakim adhoc HAM punya tingkat kesulitannya sendiri. "Dipilihnya hakim adhoc yang kurang kompeten sesungguhnya telah kami soroti pada kasus Pelanggaran HAM Berat Paniai tahun 2022, untuk itu kami berharap agar hal yang sama tidak kembali diulangi oleh KY," ucap Fatia.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KontraS Soroti Calon Hakim Ad Hoc MA yang Minim Pengetahuan Soal HAMKoordinator KontraS Fatia Maulidiyanti menyoroti para hakim ad hoc Hak Asasi Manusia Mahkamah Agung yang minim pengetahuan soal HAM.
Baca lebih lajut »
Kolaborasi Bersama Membangun Pariwisata BYP yang Terintegrasi |Republika OnlineKemenparekraf ingatkan pentingnya sinergitas dalam bangun sektor pariwisata
Baca lebih lajut »
Jokowi Kaji Usulan Hapus Pemilihan Gubernur secara Langsung, Cak Imin: Setuju!Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar sepakat dengan Presiden Joko Widodo untuk mengkaji usulan pemilihan gubernur melalui pilkada.Menurut
Baca lebih lajut »
Jadwal Pemilihan Rektor Undip 2024-2029 Beserta PersyaratanRangkaian pemilihan rektor Undip 2024-2029 digelar hingga April 2023 mendatang. Berikut jadwal pemilihan rektor Undip beserta persyaratannya:
Baca lebih lajut »
Soal Kasus Pejabat Tinggi Polri Terseret Narkoba, Pakar Sebut Pemilihan Jabatan Harus CermatPakar keamanan menyebut pemilihan jabatan di bagian pengawasan internal Polri harus cermat, kasus Teddy Minahasa disebut akibat lemahnya pengawasan internal.
Baca lebih lajut »
Menyoal Nepotisme dalam Pemilihan LangsungPersoalan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) menjadi salah satu isu utama yang disuarakan saat reformasi 1998, hampir 25 tahun lalu.
Baca lebih lajut »