Tidak pernah ada pos militer dan kepolisian di Distrik Oksop. Belakangan konflik bersenjata menyasar daerah ini. Adakah solusi terbaik bagi warga sipil di Tanah Papua yang terus terjebak konflik bersenjata?
Ratusan warga sipil di Distrik Oksop, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, mengungsi ke hutan dan distrik lain pada 8 Desember lalu. Mereka cemas melihat pengerahan personel militer ke kampung-kampung mereka.
Kelompok pro-kemerdekaan Papua, Tentara Nasional Pembebasan Papua Barat , mengaku mereka menembak tiga polisi. Insiden itu kemudian direspons aparat Indonesia. Konflik bersenjata di Tanah Papua pada periode 2018-2023, menurut Lembaga Bantuan Hukum Papua, telah mengakibatkan 76.228 warga sipil mengungsi.Aparat militer disebut datang melalui jalan setapak yang biasa digunakan masyarakat untuk menuju kebun dan hutan.
Helikopter terbang di langit Distrik Oksop pada pekan pertama Desember lalu, diduga menerjunkan aparat militer. Direktur Sekretariat Keadilan, Perdamaian, Keutuhan Ciptaan Fransiskan Papua , Pastor Alexandro Rangga mengatakan, merujuk data yang dikumpulkan timnya di lapangan, saat ini ada 264 orang pengungsi asal Oksop di Distrik Oksibil.
"Mereka sedang mengungsi di hutan belantara yang sangat dingin dan tidak ada akses makanan di sana," tutur Eneko.Data GIDI mencatat terdapat setidaknya 54 orang balita, 23 lansia, 5 ibu hamil, dan 2 pasien berat di antara para pengungsi Pegunungan Bintang.Kepala Bidang Penerangan Umum Pusat Penerangan TNI, Kolonel Agung Saptohadi, berkata belum dapat memberikan keterangan terkait peristiwa di Distrik Oksop.
Konflik bersenjata di Tanah Papua pada periode 2018-2023, menurut Lembaga Bantuan Hukum Papua, telah memicu setidaknya 76.228 warga sipil untuk mengungsi. "Pasal itu mengatur pelurusan sejarah politik Papua. Tapi itu pun sampai saat ini belum dipraktikkan dari tahun 2001," ujar Emanuel.Akhir dari Whatsapp
"Bahkan tidak pernah ada Menteri Perlindungan Anak atau Menteri Pemberdayaan Perempuan yang bicara tentang nasib anak di daerah konflik, seperti di Pegunungan Bintang yang dilaporan ada ibu hamilnya." Pendapat ini didukung Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua, Fritz Ramanday. Dia menyebut intervensi dari pemerintah pusat untuk menangani pengungsi kerap "mendapat resistensi" sehingga pemerintah setempat yang harus didorong.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan Belum Selesai RekapitulasiIdham membeberkan KPU Papua memastikan KPU Kota Jayapura dapat menyelesaikan rekapitulasinya pada hari ini
Baca lebih lajut »
KPU: Kendala di Papua Pegunungan dan Papua Tengah Kirim Formulir C Hasil Lewat Sirekap MobileBerita KPU: Kendala di Papua Pegunungan dan Papua Tengah Kirim Formulir C Hasil Lewat Sirekap Mobile terbaru hari ini 2024-11-29 15:46:17 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Ricuh Pilkada di Papua, Kapolres Kena Panah dan 94 Orang TerlukaKericuhan terjadi di daerah yang menggunakan sistem noken di Papua Tengah dan Papua Pegunungan.
Baca lebih lajut »
KPU Papua Pegunungan Resmi Ambil Alih Rekapitulasi JayawijayaKomisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Pegunungan resmi mengambil alih tugas dari KPU Kabupaten Jayawijaya untuk menggelar rapat pleno rekapitulasi penghitu
Baca lebih lajut »
BPH Migas dan Pemprov Papua Pegunungan kerja sama pengawasan BBMBadan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) dan Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pengendalian, ...
Baca lebih lajut »
Pilkada di Mamberamo Tengah Papua Pegunungan Rusuh, Kapolres Kena PanahKerusuhan Pilkada pecah di Mamberamo Tengah, Papua Pegunungan.
Baca lebih lajut »