Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menilai konfigurasi politik nasional saat ini tidak mendukung pembentukan polisi yang profesional dan humanis. Ia menyoroti upaya politik menggunakan institusi kepolisian serta perlunya pengawasan anggaran yang lebih kuat dari Komisi III DPR RI.
Direktur Imparsial Ardimanto Adiputra menilai konfigurasi politik nasional saat ini tidak mendukung pembentukan polisi yang profesional dan humanis. Hal ini disampaikan Ardi dalam diskusi bertajuk Pendekatan Keamanan Manusia dalam Kepolisian di Sadjoe Cafe, Jakarta, Jumat, (20/19). Konfigurasi politik, aktor politik, partai politik kita tidak mendukung untuk membentuk kepolisian yang profesional, yang humanis, dan demokratis, kata Ardi.
Dia menilai yang terjadi saat ini adalah munculnya upaya cawe-cawe menggunakan institusi kepolisian untuk kepentingan politik. Ardi pun menyoroti pengawasan eksternal dari Komisi III DPR RI yang sebenarnya memiliki kewenangan jauh lebih kuat dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Ardi mencontohkan hal-hal terkait pengawasan anggaran harus diperkuat sehingga polisi jauh lebih humanis dan profesional. Misalnya pengawasan anggaran membeli body cam daripada gas air mata. (Pengawasan) itu, kan, jauh lebih tepat (dilakukan DPR), lanjutnya. Dia menyebutkan reformasi kepolisian saat ini tidak bisa dilakukan dengan mengarahkan semua 'corong toa' kepada institusi Kepolisian saja
POLISI REFORMASI POLITIK KOMISI III DPR RI HUMANIS
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tak Hanya Mendukung Pembelajaran Akademik, Ini Pentingnya Upaya Mewujudkan Generasi Sehat di Lingkungan SekolahLingkungan sekolah yang sehat dapat menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini pada siswa, seperti berolahraga, makan makanan bergizi, dan menjaga kebersihan.
Baca lebih lajut »
Tiga Daerah di NTT Rawan Politik Uang, 71 TPS Dihantui Politik UangBawaslu NTT memetakan 108 TPS rawan politik uang dan 71 TPS rawan SARA. Langkah antisipasi dilakukan untuk memastikan pilkada berjalan aman dan demokratis.
Baca lebih lajut »
Dosen politik UI ingatkan politik uang yang semakin marakDosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI) Aditya Perdana mengingatkan adanya politik uang yang semakin ...
Baca lebih lajut »
Rusia Tawarkan Suaka Politik ke Bashar Al Assad dan Keluarga, Apa Itu Suaka Politik?Suaka politik adalah perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada orang asing yang meninggalkan negaranya sendiri karena beberapa alasan.
Baca lebih lajut »
Sempat Ramai, Ketum Jakmania Beberkan Jersey yang Dipakai RK Nonton Replay Persija Tak AsliDiky mengatakan para anggota Jakmania memiliki hak politik untuk mendukung jagoannya masing-masing dalam Pilkada Jakarta.
Baca lebih lajut »
Penerbitan Surat Utang Emiten Sepanjang 2024 Diperkirakan Mencapai Sekitar Rp 150 TriliunUtang untuk ekspansi bisnis diperkirakan berlanjut jika situasi ekonomi dan politik lebih mendukung di tahun 2025.
Baca lebih lajut »