Kompolnas apresiasi keputusan Polri mempertahankan Bharada Eliezer sebagai anggota polisi. Kompolnas yakin hakim telah mempertimbangkan dengan matang.
"Termasuk pertimbangan Majelis Hakim PN Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan hukum kepada Richard Eliezer, antara lain yang bersangkutan masih muda, bersikap sopan serta menyesali perbuatannya, yang dalam kondisi terpaksa atau mendapat tekanan; yang bersangkutan memiliki jabatan dan pangkat terendah di Kepolisian harus berhadapan dengan jendral bintang dua sehingga tidak mungkin mampu menolak perintah Ferdy Sambo," papar Poengky.
"Hal-hal tersebut merupakan salah satu pertimbangan pertimbangan pejabat yang berwenang, dalam hal ini Majelis Sidang KKEP, menyatakandapat dipertahankan sebagai anggota Polri. Pertimbangan tersebut juga mengacu kepada aturan-aturan hukum yang ada, yaitu PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri," terang Poengky.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polri Harus Baca Ini, Dasar Hukum Polri Mempertahankan Richard Eliezer Tak MendasarBambang Rukminto mempertanyakan peraturan mana yang digunakan oleh Polri sebagai dasar mengembalikan Bharada Richard Eliezer sebagai personel aktif.
Baca lebih lajut »
Kembalinya Bharada Eliezer ke Polri Dinilai Tidak Ada Dasar HukumPengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Bambang Rukminto mengkritik keras diterima kembali Bharada Eliezer ke Polri
Baca lebih lajut »
Dampak Richard Eliezer Tak Dipecat, Polri Bisa Jadi 'Sarang' Eks NapiKeputusan sidang etik yang tidak memecat Richard Eliezer dinilai bisa membuat Polri menjadi 'sarang' polisi mantan napi.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Kembalinya Richard Eliezer ke Polri Tidak Memiliki Dasar HukumnyaPengamat menyebut kembalinya Bharada Richard Eliezer ke institusi Polri karena masa hukumannya kurang dari lima tahun, tidak memiliki dasar hukum.
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat Dukung Apel Siaga PKS Dukung Anies, AHY Tidak HadirSetelah Apel Siaga PKS, Partai Demokrat dorong Koalisi Perubahan deklarasi bersama dukung Anies Baswedan.
Baca lebih lajut »