KEJUTAN menuju pemilu serentak 2024 seakan tak berhenti. Di tengah harap cemas publik menunggu sidang akhir permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu--sistem proporsional terbuka (coblos gambar caleg) dimohonkan agar diubah menjadi proporsional tertu
Ketentuan yang secara tegas telah diatur dalam UUD NRI 1945 semestinya menjadi bintang pemandu bagi hakim dalam memutus perkara agar putusannya tidak kehilangan maknanya sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.
Dalam penegakan hukum pemilu, terdapat enam saluran penegakan hukum. Pertama, penegakan hukum terhadap adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maka ditempuh penegakan hukum di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu . Keenam, mengajukan gugatan sengketa proses pemilu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara setelah upaya penyelesaian sengketa proses pemilu di Bawaslu telah digunakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Buntut Putusan Penundaan Pemilu 2024, Pengacara Ini Akan Ajukan Judicial Review UU PemiluViktor Santoso Tandiasa akan mengajukan uji materi terhadap dua pasal dalam UU Pemilu karena dinilai bisa menjadi pintu masuk penundaan Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Menunda Pemilu dan Memperpanjang Masa Jabatan Presiden, WALHI: Tolak!Walhi menuntut Presiden Joko Widodo untuk memberhentikan para menteri yang mewacanakan dan mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Baca lebih lajut »
Besok, MKMK Bacakan Putusan Perkara 'Sulap Putusan'MKMK akan menggelar sidang pleno pengucapan putusan terkait perkara 'sulap putusan' Senin besok.
Baca lebih lajut »
Senin Siang, MKMK akan Bacakan Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Pengubahan Bunyi PutusanMKMK pada Senin (20/3) siang dijadwalkan akan membacakan putusan dugaan pelanggaran etik pengubahan bunyi putusan yang berimbas pada pemberhentian mantan Hakim Konstitusi Aswanto
Baca lebih lajut »
Menanti Putusan MKMK di Kasus 'Sulap Putusan' Hari IniMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan menggelar sidang pleno pengucapan putusan terkait skandal perubahan putusan MK nomor 103/PUU-XX/2022.
Baca lebih lajut »
Majelis Kehormatan MK Bacakan Putusan Pencopotan Hakim Aswanto di Kasus 'Sulap Putusan'Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) akan membacakan putusan terkait dengan pencopotan atau pemberhentian mantan Hakim MK Aswanto melalui Sidang Pleno
Baca lebih lajut »