Komnas Perempuan Desak Pemda Ganti Nama Aplikasi Bernuansa Seksisme

Ketua Komisi Nasional (Komnas) Perempuan, Andy Yentriyani mendesak pemerintah daerah mengganti nama aplikasi yang bernuansa seksisme.

Selain itu, Komnas Perempuan juga meminta pemerintah perlu menjelaskan cara membaca dan mengungkap arti dari aplikasi yang menggunakan bahasa lokal.

Terpisah, Wakil Ketua Komnas Perempuan Mariana Amiruddin menilai, nama-nama aplikasi atau program tersebut mencerminkan wibawa pemerintahan daerah sendiri. “Pakailah bahasa Indonesia atau kearifan lokal yang mengandung unsur kebijaksanaan dan mengekspresikan kewibawaan,” jelas dia.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

kompascom /  🏆 9. in İD

Seksisme Nama Aplikasi Dan Situs Pemerintah Konotasi Negat Nama Aplikasi Pemda Andy Yentriyani Indonesia Komnas Perempuan Desak Pemda Ganti Nama Akronim A Aplikasi Pemda Bernama Seksis

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Lapor ke Komnas HAM, Kubu Hasto PDIP Desak Komnas HAM Tunjukkan TaringBerita Lapor ke Komnas HAM, Kubu Hasto PDIP Desak Komnas HAM Tunjukkan Taring terbaru hari ini 2024-06-12 21:33:27 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »

Dua dekade di DPR, Komnas Perempuan desak RUU PPRT segera dibahasKomisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak DPR segera mempercepat pembahasan RUU Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU ...
Baca lebih lajut »

Usulan Penambahan Anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan Dinilai Terlalu KecilUsulan penambahan anggaran Komnas HAM dan Komnas Perempuan dianggap terlalu kecil oleh Komisi III DPR.
Baca lebih lajut »

Komnas Perempuan: Pemenuhan Hak Perempuan Korban Terorisme Belum MaksimalKomisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memetakan para perempuan yang selamat dalam serangan teroris untuk mengetahui dampak jangka panjang akibat aksi terorisme dan melihat bagaimanan proses pemulihan serta rehabilitasi korban.
Baca lebih lajut »

BP3OKP desak pemda di Papua Barat realisasikan sensus OAPBadan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) mendesak seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat segera merealisasikan sensus ...
Baca lebih lajut »

Rumah Wartawan Tribrata TV di Sumut Dibakar, Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum TransparanBerita Rumah Wartawan Tribrata TV di Sumut Dibakar, Komnas HAM Desak Aparat Penegak Hukum Transparan terbaru hari ini 2024-07-04 18:40:54 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »