Komnas: Pemenuhan hak kesehatan perempuan masih belum optimal

Indonesia Berita Berita

Komnas: Pemenuhan hak kesehatan perempuan masih belum optimal
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 28 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 14%
  • Publisher: 78%

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang pemenuhan hak atas kesehatan bagi perempuan masih belum optimal, seperti ...

Ilustrasi: Stan pemeriksaan tensi darah perempuan yang disediakan Ikatan Bidan Indonesia guna mendekatkan layanan kesehatan bagi perempuan dan anak . ANTARA/Hreeloita Dharma Shanti/am.

Jakarta - Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan memandang pemenuhan hak atas kesehatan bagi perempuan masih belum optimal, seperti terbatasnya akses dan layanan kesehatan secara umum dan layanan kesehatan yang diperuntukkan khusus bagi perempuan. Retty Ratnawati menilai pemerintah harus melakukan upaya sistematis untuk menguatkan kesehatan perempuan sebagai bagian dari hak asasi manusia.

"CEDAW juga menekankan pentingnya hak kesehatan perempuan dan upaya pemenuhannya oleh negara," kata Retty Ratnawati.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Dinilai Berhasil Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan, UGM Raih Penghargaan dari Komnas PerempuanDinilai Berhasil Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan, UGM Raih Penghargaan dari Komnas PerempuanDari 26 penerima penghargaan UGM merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang mendapat penghargaan dari Komnas Perempuan
Baca lebih lajut »

Ada 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMAda 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMDengan penambahan ini, total komisi di DPR akan berjumlah 13 komisi.
Baca lebih lajut »

Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Dua ketua komisi DPR yang dimaksud PKB yakni Komisi 6 dan Komisi 8.
Baca lebih lajut »

Komnas HAM dorong jaminan pemenuhan hak pengemudi transportasi onlineKomnas HAM dorong jaminan pemenuhan hak pengemudi transportasi onlineKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mendorong kebebasan berserikat dan jaminan pemenuhan hak-hak yang layak bagi pengemudi dan kurir transportasi ...
Baca lebih lajut »

Komnas kritisi kekerasan & diskriminasi perempuan di kampanye PilkadaKomnas kritisi kekerasan & diskriminasi perempuan di kampanye PilkadaKomisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyesalkan masih maraknya diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dalam ...
Baca lebih lajut »

Kekerasan pada perempuan di Pilkada berdampak turunkan mutu demokrasiKekerasan pada perempuan di Pilkada berdampak turunkan mutu demokrasiKomisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) memandang kekerasan terhadap perempuan dalam pelaksanaan kampanye calon pemimpin pada ...
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-21 03:42:08