Komnas HAM menemukan adanya tanda meningkatnya kekerasan di Papua usai penangkapan Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe.
Lukas Enembe diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi serta kini telah dilakukan penahanan.
“Kami meminta semua pihak untuk tidak menyebarkan informasi provokatif yang akan memunculkan sentimen negatif dan memperkeruh keadaan,” ujar Atnike. “Komnas HAM meminta kepada Kapolda Papua, Pangdam Cendrawasih, dan Pemerintah Daerah Papua untuk menciptakan situasi yang kondusif secara berkelanjutan dengan melibatkan tokoh agama, adat, dan masyarakat untuk meredam ketegangan di Papua,” ungkap Atnike.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tangkap Lukas Enembe, Kemendagri Tunjuk Ridwan Rumasukun Jadi Plh Gubernur PapuaKemendagri menunjuk Sekda Provinsi Papua sebagai Pelaksana Harian Gubernur Papua setelah KPK menahan Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Segini Harta Plh Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun Pengganti Lukas EnembeSekda Provinsi Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun kini ditugasan sebagai Plh Gubernur Papua menyusul penahanan Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Pengganti Lukas Enembe: Sekda M. Ridwan Rumasukun Jadi Plh. Gubernur PapuaSekda Papua ditunjuk menjadi Plh. Gubernur Papua atau pengganti Lukas Enembe yang ditangkap KPK.
Baca lebih lajut »
Lukas Enembe Ditangkap, AHY Minta Rakyat Papua TenangAHY meminta masyarakat Papua tenang usai Gubernur Papua Lukas Enembe ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Baca lebih lajut »
Harta Kekayaan Plt Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Hampir Rp1 Miliar - Pikiran-Rakyat.comSekda Papua, Muhammad Ridwan Rumasukun, ditetapkan sebagai Plt Gubernur Papua menggantikan Lukas Enembe.
Baca lebih lajut »
Koalisi Rakyat Papua Tegaskan Tidak Lakukan Demo Pasca-penangkapan Lukas Enembe - Tribun-papua.comMenurut Otniel, kalau ada informasi mengatasnamakan Koalisi Rakyat Papua (KRP), maka itu adalah hoaks.
Baca lebih lajut »