Komnas HAM meminta pemerintah untuk memastikan penerapan prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi (FPIC) dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Papua, khususnya terkait sengketa lahan di Merauke.
Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo menyampaikan paparan saat taklimat pers bertajuk'Catatan Komnas HAM: Situasi HAM di Papua 2024' di Kantor Komnas HAM RI, Jakarta, Rabu (18/12/2024). Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah untuk memastikan penerapan prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi ( FPIC ) dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis nasional ( PSN ) di seluruh provinsi di Papua .
atau FPIC dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan di seluruh provinsi Papua, termasuk untuk proyek-proyek strategis nasional,” kata Komisioner Komnas HAM Prabianto Mukti Wibowo saat taklimat pers di Jakarta, Rabu. Prabianto menjelaskan bahwa persoalan terkait PSN muncul di Papua Selatan. Sepanjang tahun 2024, Komnas HAM menerima sejumlah pengaduan dari masyarakat mengenai masalah status lahan lebih kurang 2 juta hektare yang akan digunakan untuk PSN di Merauke. “Tentunya permasalahan lahan ini akan menjadi persoalan karena kita tahu bahwa sebagian besar wilayah tersebut tentunya akan terkait dengan masalah hak-hak wilayah adat. Hal ini juga berpotensi terhadap masyarakat adat setempat akan hak atas tanah dan keberlanjutan kehidupan mereka,” ujarnya. Menurut Prabianto, kurangnya pelibatan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek strategis akan menjadi persoalan baru dan dikhawatirkan dapat memunculkan peristiwa pelanggaran HAM. Oleh sebab itu, Komnas HAM meminta pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pelaksanaan PSN yang masih menghadapi sengketa, sekaligus mendorong proses penyelesaian melalui dialog dan partisipasi bagi masyarakat. Komnas HAM juga meminta seluruh pemerintah daerah yang terbentuk setelah Pilkada 2024 untuk memberi perhatian khusus terhadap persoalan sengketa lahan, agraria, dan sumber daya alam, termasuk PS
KOMNAS HAM FPIC PSN PAPUA SENGKETA LAHAN
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Minta Pemerintah Pastikan FPIC dalam PSN di PapuaKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah untuk memastikan penerapan prinsip persetujuan awal tanpa paksaan dan berdasarkan informasi (FPIC) dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di seluruh provinsi di Papua. Komnas HAM mendapat beberapa pengaduan terkait PSN di Papua Selatan, khususnya di Merauke, yang berpotensi menimbulkan konflik lahan dan pelanggaran HAM.
Baca lebih lajut »
Menteri HAM Pigai Tak Hadiri Peringatan Hari HAM di Komnas HAMKOMISI Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menggelar peringatan Hari HAM Sedunia 2024 di Kantor Komnas HAM Jakarta Selasa 1012
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan LNKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan ada sebanyak 2.305 kasus dugaan pelanggaran HAM terjadi di dalam dan luar ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM: Polisi tembak siswa di Semarang penuhi unsur langgar HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menyatakan bahwa oknum polisi Aipda RZ yang menembak GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang, Jawa Tengah, hingga ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Nilai Penembakan terhadap Siswa SMK di Semarang Penuhi Unsur Pelanggaran HAMKomnas HAM menilai tindakan RZ menembak GRO, siswa salah satu sekolah menegah kejuruan (SMK) di Semarang telah memenuhi unsur pelanggaran HAM
Baca lebih lajut »
Ketua Komnas HAM: Penegakan HAM butuh kolaborasi banyak pihakKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan bahwa penegakan HAM di Indonesia membutuhkan kolaborasi banyak pihak karena ...
Baca lebih lajut »