UU diperlukan guna mencegah berlarutnya pelanggaran HAM terhadap PRT
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komnas HAM mendukung upaya mempercepat pengesahan RUU Perlindungan terhadap Pekerja Rumah Tangga menjadi undang-undang. Hal itu dilakukan guna mencegah berlarutnya pelanggaran HAM terhadap PRT.
Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran HAM, diantaranya PRT. Apalagi sepanjang tahun 2017-2022, JALA PRT mendokumentasikan setidaknya 2.637 kasus kekerasan terhadap PRT seperti kekerasan ekonomi , kekerasan psikis, kekerasan fisik, dan kekerasan seksual.
"Ini untuk mendorong pemajuan dan penegakan hak asasi manusia terhadap pekerja rumah tangga, baik di dalam maupun di luar negeri," ujar Anis.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM beri masukan sebelum Presiden akui 12 pelanggaran HAM beratKetua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Atnike Nova Sigiro mengatakan pihaknya telah memberikan masukan sebelum Presiden Joko Widodo ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Minta Dilibatkan Dalam Upaya Pemulihan Korban Pelanggaran HAM BeratKomnas HAM menilai berbagai langkah pemulihan tak bisa hanya melibatkan kementerian atau lembaga.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM-LKBN ANTARA Sulteng sinergi gencarkan pendidikan HAMKomisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Perwakilan Sulawesi Tengah dan Perusahaan Umum Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) ANTARA Biro Sulawesi ...
Baca lebih lajut »
Kejagung Klaim Sudah Komunikasi dengan Komnas HAM Soal Penanganan Kasus HAM BeratMenurut Ketut, jaksa akan menindaklanjuti arahan Presiden soal penyelesaian pelanggaran HAM Berat.
Baca lebih lajut »
Keluarga Lukas Enembe Mengadu ke Komnas HAM, KPK: Melanggar HAM-nya di Mana?KPK menyatakan tidak memahami langkah keluarga Lukas Enembe yang mengadu ke Komnas HAM. “Kami tidak paham apa yang disampaikan oleh pihak keluarga terkait hal dimaksud, melanggar HAM-nya di mana?” ujar juru bicara KPK Ali Fikri. Nasional KPK
Baca lebih lajut »
Jokowi Dorong Penetapan UU Perlindungan PRT, Sudah 19 Tahun Belum DisahkanPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait keberadaan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Presiden mengingatkan DPR untuk segera mempercepat pembahasan RUU PPRT. Sebab, meski sudah dibahas lebih dari 19 tahun tetapi belum juga disahkan.
Baca lebih lajut »