KOMISI Nasional HAM atau Komnas HAM mencatat ada 12 peristiwa kekerasan oleh OPM KKB Papua yang menyasar anggota TNI-Polri maupun warga sipil selama kurun waktu Maret-April 2024
Menanggapi itu, eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Militer Laksamana Muda Anwar Saadi menilai Komnas HAM belum memberikan pernyataan tegas bahwa kelompok separatis bersenjata atau OPM merupakan pelaku
“Sangat disayangkan statement Komnas HAM belum fokus kepada Kelompok Separatis Bersenjata sebagai pelaku pelanggaran HAM,” ungkap Anwar kepada Media Indonesia, Senin .Sebelumnya.
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyatakan pihaknya mendesak pengusutan kasus-kasus kekerasan yang terjadi di Papua secara transparan oleh aparat penegak hukum.Pembela hak asasi manusia dari Papua Theo Hasegem menilai penyebutan Organisasi Papua Merdeka dari Kelompok Kriminal Bersenjata adalah bentuk pengakuan pemerintah
Kapuspen TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan penyebutan OPM bertujuan menegaskan kelompok itu adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban hukum humaniter. KEBIJAKAN Tentara Nasional Indonesia mengganti penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi Organisasi Papua Merdeka dinilai tak akan menyelesaikan masalah
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Penyebutan KKB Diubah Jadi OPM, Komnas HAM Harap Pemerintah Lakukan Pendekatan TerukurKOMISI Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM masih perlu mempelajari implikasi dari perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata KKB menjadi Organisasi Papua Merdeka OPM oleh TNI
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Kaji Aturan Perubahan Terminologi KKB Papua menjadi OPMKomnas HAM akan mendalami aturan soal perubahan penyebutan KKB Papua Kelompok Kriminal Bersenjata menjadi OPM Organisasi Papua Merdeka
Baca lebih lajut »
TNI Kembali Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Begini Respons Komnas HAMPenggantian nama KKB menjadi OPM itu berdasarkan Surat Telegram (ST) Nomor : STR/41/2024.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Laporkan Ratusan Kasus HAM di Papua pada 2023 kepada Menko PolhukamKomnas HAM dan Menko Polhukam membahas sejumlah isu terkait pelanggaran HAM berat masa lalu dan situasi HAM serta sejumlah kasus kekerasan di Papua.
Baca lebih lajut »
INFID, Komnas HAM, dan KSP Kerja Bareng Gelar Festival HAM di Bitung SulutPenyelenggaraan Festival Hak Asasi Manusia (HAM) 2024 digelar di Kota Bitung, Sulawesi Utara 29–31 Juli 2024.
Baca lebih lajut »
Tanggapi Hasil Pemilu, Komnas HAM Imbau Presiden Terpilih Prabowo Kedepankan HAMKomnas HAM kemudian meminta Prabowo dan Gibran yang dalam pemerintahannya nanti mengedepankan prinsip HAM.
Baca lebih lajut »