Komnas HAM mendesak Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) membebaskan pilot Susi Air yang disandera.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mendesak agar Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka membebaskan pilot Susi Air Philips Makr Methertens yang mereka sandera.
Di sisi lain, Atnike menegaskan kewenangan penyelamatan Philips Mark adalah kewenangan penuh di tangan pemerintah. "Saya sedang fokus mencari informasi tentang kondisi kekinian pilot," ujar pengacara Susi Air, Donal Fariz, ketika dimintai tanggapan soal kesiapan pemerintah menebus pembebasan Philips seharga Rp 5 miliar.Dilansir dari Kompas TV, TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya melalui media sosial mengancam akan menembak Philips pada Sabtu .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Berharap Penyanderaan Pilot Susi Air Bisa Selesai dengan DamaiKomnas HAM berharap penyanderaan pilot Susi Air Philip Mark Merthrtens oleh KKB bisa diselesaikan secara damai.
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Diminta Lakukan Penyelidikan Ulang Tragedi KanjuruhanKomnas HAM diminta melakukan penyelidikan ulang tragedi Kanjuruhan karena diduga kuat terjadi pelanggaran HAM berat dalam peristiwa tersebut.
Baca lebih lajut »
Dirpamobvit Polda Papua Berperan Penting Mengamankan Sejumlah Obyek VitalDirpamobvit Polda Papua Berperan Penting Mengamankan Sejumlah Obyek Vital di Papua
Baca lebih lajut »
Kemenparekraf Gelar Papua Street Carnival, Anak Muda Papua Antusias Ikut Seleksi Model di PYCHPara anak muda Papua menunjukkan antusiasme yang tinggi dalam mengikuti audisi model tersebut. Mereka akan memiliki kesempatan untuk mengenakan pakaian hasil karya desainer asli Papua.
Baca lebih lajut »
TPNPB Beri Dua Poin Pada 1 Juli 2023Jelang 1 Juli 2023 yang disebut sebut sebagai momentum deklarasi sepihak pada tahun 1971 untuk kemerdekaan Papua Barat, Akouboo Amatus Douw selaku Ketua Dewan Diplomatik dan Urusan Luar Negeri Papua Barat memberikan dua pernyataan yang ditujukan kepada Pemerintah Indonesia dan Selandia Baru.
Baca lebih lajut »