Komnas HAM membantah pernyataan Menteri Koordinator Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang menyebut tragedi 98 bukan pelanggaran HAM berat
Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan Komnas HAM telah menetapkan tragedi 98' sebagai kasus pelanggaran HAM berat sejak 2023. Itu, ujarnya, dilakukan melalui penyelidikan pro-justitia terhadap rangkaian tragedi kerusuhan yang terjadi baik pada sesama warga maupun aparat maupun pemerintah.
Atas dasar itu. Anis menilai penegakan hukum dalam kasus kerusuhan Mei 1998 sangat penting untuk memastikan bahwa korban mendapatkan hak atas keadilan. Menurutnya, pengakuan saja tidak cukup sehingga harus ditindak lanjuti dengan penghukuman pada pelaku kekerasan melalui proses peradilan. “Untuk menetapkan keadilan atas kebenaran dan memenuhi hak pada korban, agar peristiwa yang sama tidak berulang kembali, kemudian korban mendapatkan hak atas pemulihan.
Komnas HAM saat ini sedang menyelidiki dua kasus dugaan pelanggaran HAM berat yakni pembunuhan aktivis Munir Said Thalib dan salah peristiwa di Aceh saat berstatus Daerah Operasi Militer
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Natalius Pigai, dari Komisioner Komnas HAM jadi Menteri HAMNatalius Pigai resmi diumumkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai salah seorang menteri dalam Kabinet Merah Putih pada Minggu (20/10) ...
Baca lebih lajut »
Komnas HAM Berharap Pemerintah Tetap Tuntaskan Kasus HAM Berat Masa LaluKontras sayangkan pernyataan Menko Hukum Yusril Ihza Mahendra terkait kasus HAM berat masa lalu yang seolah ahistoris.
Baca lebih lajut »
Natalius Pigai: Kementerian HAM Beda dengan Komnas HAMNatalius Pigai dan Mugiyanto Sipin dilantik oleh Presiden RI Prabowo Subianto sebagai Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dan Wakil Menteri HAM.
Baca lebih lajut »
Natalius Pigai jelaskan perbedaan Kementerian HAM dan Komnas HAMMenteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menjelaskan bahwa perbedaan mendasar antara Kementerian HAM yang ia pimpin dan Komisi Nasional (Komnas HAM) ...
Baca lebih lajut »
KontraS: Cuma Menteri, Yusril Tak Berwenang Tentukan Pelanggaran HAM BeratSuatu peristiwa dinyatakan sebagai pelanggaran HAM berat atau tidak merupakan kewenangan dari Komnas HAM
Baca lebih lajut »
Menko Yusril Sebut Peristiwa 1998 Bukan Pelanggaran HAM Berat, Ini Respons Amnesty InternationalPemerintahan Jokowi pada 11 Januari 2023 berdasarkan Komnas HAM, menyebut ada 12 pelanggaran HAM berat termasuk salah satunya peristiwa 1998.
Baca lebih lajut »