Komite I DPD RI Usulkan Pembentukan Pansus Papua

Indonesia Berita Berita

Komite I DPD RI Usulkan Pembentukan Pansus Papua
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 69 sec. here
  • 3 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 31%
  • Publisher: 59%

Komite I DPD RI dalam waktu dekat akan mengusulkan pembentukan Pansus Papua dalam rangka ikut membantu penyelesaian konflik Papua yang berkepanjangan. DPDRI

“Penyelesaian kasus Papua perlu pendekatan lain jangan hanya menggunakan pendekatan militer,” ujar Ketua Komite I DPD RI Teras Narang usai memimpin rapat pleno Komite I dengan agenda membahas draf Jadwal dan Program Kerja Komite I Masa Sidang I Tahun Sidang 2019-2020 di ruang rapat Komite I Gedung DPD RI Senayan Jakarta, Senin, 14 Oktober 2019.

Rapat pleno tersebut dipimpin oleh Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang, Wakil Ketua Komite I Fachrul Razi, Djafar Alkatiri, dan Abdul Kholik, juga membahas persoalan Papua, Kunjungan Kerja ke daerah terkait Pilkada 2020, Usulan Revisi terhadap Undang-Undang Pilkada, pertanahan, Daerah Otonomi Baru.“Berkembang dalam rapat selain membahas jadwal yang terbatas sampai Desember 2019, kami memprioritaskan masalah Papua dan mengusulkan ada pansus yang diprakarsai oleh Komite I.

Pada masa Sidang ini, menurut Teras Narang, Komite I juga akan mengusulkan adanya Revisi Undang-Undang Pilkada terkait pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. “Masih ada waktu untuk mengajukan usul terhadap Revisi Undang-Undang Pilkada terkait nomenklatur banyak yang harus disempurnakan seperti masalah waktu kampanye, cuti kampanye, teknis pelaksanaan di lapangan yang rumit, berkaitan dengan hal pengawasan, masalah ini akan kita inventarisasi dalam waktu dekat dengan mengundang Rapat Kerja dengan Menteri Dalam Negeri yang Baru nanti dan juga dengan KPU," jelasnya.

Menurut Facrul Razi, DPD saat ini memperjuangkan 173 DOB bahkan bertambah 314 DOB. Dasar hukumnya adalah ditandatanganinya dua RPP menjadi PP tentang Penataan Daerah dan PP Desain Besar Penataan Daerah yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh pemerintah sehingga DOB mampet.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Indonesia sajikan rendang pada pertemuan Komite ASEAN di PyongyangIndonesia sajikan rendang pada pertemuan Komite ASEAN di PyongyangKedutaan Besar Indonesia untuk Korea Utara menyajikan beragam masakan khas nusantara, seperti rendang, ikan pesmol, dan nasi uduk, dalam jamuan makan malam ...
Baca lebih lajut »

12 Warga Karanganyar Masih Terkatung di Papua12 Warga Karanganyar Masih Terkatung di PapuaWarga Karanganyar di Wamena Papua ini menunggu pemulangan ke kampung halaman
Baca lebih lajut »

Menhub jadikan Dekai Yahukimo bandara penghubung wilayah tengah PapuaMenhub jadikan Dekai Yahukimo bandara penghubung wilayah tengah PapuaMenteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan menjadikan Bandara Nop Deliat di Dekai Yahukimo, Papua sebagai bandara penghubung dari dan menuju daerah-daerah di ...
Baca lebih lajut »

Balap Sepeda Dicoret dari PON Papua, PB ISSI: Tunggu Surat ResmiBalap Sepeda Dicoret dari PON Papua, PB ISSI: Tunggu Surat ResmiPengurus Besar Ikatan Sport Sepeda Indonesia (PB ISSI) belum bersedia merespons keputusan pencoretan balap sepeda dari PON 2020. Mereka menunggu surat resmi.
Baca lebih lajut »

Ikut Aksi Solidaritas, Menhub Senam Maumere Bersama Pejabat-Warga PapuaIkut Aksi Solidaritas, Menhub Senam Maumere Bersama Pejabat-Warga PapuaMenhub Budi Karya ikut hadir dalam aksi solidaritas 'Kitorang Sodara' yang digelar di kawasan CFD. Simak selengkapnya di sini:
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-04-04 08:07:18