Komite DK PBB dengan 15 anggota diharapkan membuat keputusan tentang status Palestina bulan ini. Palestina saat ini adalah negara pengamat non-anggota PBB.
Frazier mengatakan komite dengan 15 anggota yang menjadi bagian dari DK PBB tersebut diharapkan dapat membuat keputusan tentang status Palestina bulan ini.
Sesuai dengan peraturan prosedur, Dewan Keamanan akan memutuskan menurut penilaiannya, pemohon berkomitmen pada perdamaian dan mampu serta bersedia untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tercantum dalam Piagam PBB atau tidak.Jika Dewan Keamanan memberikan rekomendasi, maka rekomendasi tersebut akan diteruskan kepada Majelis Umum dengan catatan lengkap mengenai pertimbangannya.
Namun, apabila Dewan Keamanan tidak merekomendasikan negara pemohon untuk menjadi anggota atau menunda pertimbangan permohonan, mereka menyampaikan laporan khusus beserta catatan pembahasannya kepada Majelis Umum.
Komite DK PBB Palestina Status Negara Pengamat PBB
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DK PBB rujuk Palestina ke komite anggota baruPresiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada Senin mengumumkan bahwa DK telah setuju untuk secara resmi merujuk permohonan keanggotaan Palestina ke Komite Penerimaan ...
Baca lebih lajut »
Dewan Keamanan PBB Setuju untuk Merujuk Permohonan Keanggotaan Palestina ke Komite Penerimaan Anggota BaruPresiden Dewan Keamanan PBB mengumumkan bahwa DK telah setuju untuk secara resmi merujuk permohonan keanggotaan Palestina ke Komite Penerimaan Anggota Baru.
Baca lebih lajut »
Pakar: Konflik Palestina & Israel Tak Akan Usai jika PBB Tak TegasBegini pendapat ahli hukum dan hubungan internasional UGM soal konflik Palestina dan Israel yang kini belum juga usai.
Baca lebih lajut »
Komite HAM PBB Pertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Timnas AMIN: Tamparan Keras Bagi PemerintahNetralitas Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam Pemilu 2024 menjadi sorotan dalam Sidang Komite Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa, Swiss, Selasa 12 Maret 2024.
Baca lebih lajut »
Komite HAM PBB Bahas Jokowi terkait Pemilu RI, Pemerintah Buka SuaraKementerian Luar Negeri RI merespons pemberitaan terkait anggota Komite HAM PBB yang membahas Presiden Joko Widododan netralitasnya dalam Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
SIdang Komite HAM PBB Mempertanyakan Netralitas Jokowi di Pemilu 2024, Airlangga: Itu BiasaJPNN.com : Airlangga Hartarto tak banyak berkomentar soal netralitas Presiden Jokowi di Pemilu 2024, yang disinggung dalam Sidang Komite HAM PBB.
Baca lebih lajut »