Pada pemerintahan baru Jokowi bersama Ma'ruf Amin nanti, pihaknya meminta agar komite tersebut tetap dibentuk.
Komite tersebut dibutuhkan untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu dan harus bertanggung jawab langsung di bawah presiden.
"Komite ini harus diisi figur-figur independen yang bebas dari intervensi dan bertanggung jawab langsung kepada presiden," kata dia.Menurut Feri, usulan pembentukan komite ini untuk bisa menyelesaikan kasus-kasus HAM berat masa lalu yang kasusnya sudah diselidiki Komnas HAM, tapi tak disidik Kejaksaan Agung.Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komite I DPD RI Mendalami Isu Strategis Otonomi DaerahKomite I DPD RI mendalami isu strategis otonomi daerah dan hubungan pusat-daerah untuk memajukan daerah dengan cara sinkronisasi dan mengharmonisasi UU Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. DPDRI
Baca lebih lajut »
Apel Siaga Komite Keamanan Pelabuhan Tanjung PriokApel siaga untuk memastikan kesiapan keamanan di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca lebih lajut »
Al-Moallem: Prilaku bermusuhan Erdogan ancam pekerjaan komite UUDWakil Perdana Menteri, dan Menteri Urusan Luar Negeri serta Ekspatriat Walid Al-Moallem pada Rabu pagi (16/10) menerima Utusan Khusus PBB untuk Suriah Geir ...
Baca lebih lajut »
Demi Tuntaskan Kasus HAM, Jokowi Diminta Tak Pilih Politisi Jadi Jaksa AgungFeri mendorong Jokowi menunjuk figur yang independen dan berani menyelidiki kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
Baca lebih lajut »
Jakarta dan Kota-kota Besar Dunia yang Terancam TenggelamDuh! Jakarta bakal terancam tenggelam di masa depan jika tidak ada aksi besar yang dilakukan. Tidak saja Jakarta, kota besar di dunia lainnya juga. Apa saja? KotaTenggelam Jakarta via detikinet
Baca lebih lajut »