Ketua Komisi XIII DPR RI mengatakan bakal mengundang Menteri HAM untuk meminta penjelasan terkait keinginannya untuk mendapatkan anggaran lebih dari Rp20 triliun.
Dia pun belum bisa menduga-duga terkait alasan keinginan penambahan anggaran Kementerian HAM menjadi lebih dari Rp20 triliun dari yang sebelumnya sebesar Rp62 miliar. Tentunya, dia pun perlu mendengar alasan kebutuhan-kebutuhan dari keinginan Natalius Pigai tersebut.
"Makan siang bergizi atau makan yang bergizi itu kan juga besar. Itu juga perspektifnya kalau kita lihat ya human rights. Apakah nanti mana yangWalaupun begitu, dia menilai bahwa penambahan anggaran dengan angka sebesar itu pun belum memungkinkan karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan untuk 2025 belum akan dibahas.
Mantan Komisioner Komnas HAM itu ingin anggaran bagi kementeriannya itu menjadi lebih dari Rp20 triliun. Menurut Pigai, pembangunan HAM itu mencakup banyak hal yang terdiri dari fisik dan nonfisik, seperti pembuatan regulasi, pelindungan warga negara, dan pemenuhan hak masyarakat, yang tidak bisa dilakukan dengan anggaran yang kecil.
Pengamat militer menilai pengalaman Budi Gunawan di bidang intelijen akan memudahkannya dalam menjalankan tugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Presiden RI ke-7 Joko Widodo, melakukan aktivitas atau kegiatan setelah dirinya tidak lagi menjadi Presiden. Jokowi kembali ke Solo pasca kembali ke Solo 20 Oktober 2024.
Anggaran Natalius Pigai Menteri Dpr
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada 2 Komisi Baru di DPR, Puan: Komisi XII Membidangi Energi-ESDM, Komisi XIII Hukum-HAMDengan penambahan ini, total komisi di DPR akan berjumlah 13 komisi.
Baca lebih lajut »
Komisi XIII DPR bakal bahas RUU Perampasan Aset bersama Menteri HukumKetua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya mengatakan bahwa pihaknya bakal membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset bersama Menteri Hukum ...
Baca lebih lajut »
Buku Komisi III DPR RI: Pertanggungjawaban Publik dan Visi Komisi Hukum DPR ke DepanJPNN.com : Komisi III DPR mengakhiri masa pelaksanaan tugas periode 2019-2024 dengan meluncurkan sebuah buku berjudul Transformasi Penegakan Hukum dan HAM...
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Penambahan Komisi DPR Tunggu Penambahan MenteriMuzani sebut banyaknya jumlah kementerian butuhkan penambahan jumlah komisi DPR, tak cukup diemban 11 komisi yang ada.
Baca lebih lajut »
Ini Daftar Ketua Komisi di DPR, Ada Titiek Soeharto hingga ”Grand Master” Utut AdiantoTotal ada 13 komisi di DPR atau lebih banyak dua komisi dibandingkan DPR periode sebelumnya.
Baca lebih lajut »
Jelang Penetapan AKD, PKB Akui Dapat Jatah Kursi Ketua Komisi 8 dan Komisi 6Dua ketua komisi DPR yang dimaksud PKB yakni Komisi 6 dan Komisi 8.
Baca lebih lajut »