Komisi XI DPR menyetujui usulan pagu anggaran untuk kenaikan gaji PNS di lingkungan Kementerian Keuangan hingga Badan Pusat Statistik (BPS).
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan penambahan usulan pagu anggaran terjadi sebagai dampak dari kebijakan kenaikan gaji 8 persen untuk tahun anggaran 2024 bagi 78.520 pegawai di Kementerian Keuangan.
"Dengan demikian, dengan adanya tambahan Rp355 miliar maka pagu dari Kementerian Keuangan menjadi Rp48,7 triliun," ucap dia. Sementara, Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan penambahan usulan pagu anggaran juga terjadi karena adanya perubahan terkait kenaikan gaji pegawai di lingkungan PPN/Bappenas.
"Dari semula yang Rp614 miliar menjadi Rp620 miliar. Sehingga total anggaran Bappenas adalah Rp2,108 triliun dari yang semula Rp2,102 triliun. Dan perubahannya itu senilai Rp5,7 miliar karena mandatory gaji. Ada perubahan karena ada kenaikan gaji," ucap Suharso. Dalam kesempatan yang sama, Komisi XI DPR juga menyetujui penyesuaian pagi anggaran BPK sebesar Rp4,9 triliun, anggaran BPKP sebesar Rp2,3 triliun, anggaran LKPP sebesar Rp4,7 triliun, di mana sebagian dari penambahan anggaran tersebut disalurkan untuk peningkatan gaji pegawai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi V DPR setujui anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 menjadi Rp147,3 ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR setujui pagu anggaran Kementerian ATR/BPN Rp7,33 triliunKomisi II DPR RI menyetujui pagu alokasi anggaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tahun 2024 sebesar Rp7,33 ...
Baca lebih lajut »
BUMN Karya Dapat Suntikan Modal, Biar Pegawasan Berjalan Komisi VI DPR Usul Bentuk PanjaRencana Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan suntikan modal ke BUMN lewat PNM dalam RAPBN 2024 mendapat perhatian dari Komisi VI DPR.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR Belum Sepakat soal Tugas Akhir Pengganti SkripsiAnggota Komisi X DPR RI Himmatul Aliyah mengatakan, Komisi X DPR belum satu suara bahkan belum membahas perihal Permendikbudristek No. 53 tahun 2023 episode ke-26 yang tidak mewajibkan skripsi.
Baca lebih lajut »
Prabowo Tak Hadir, Komisi I DPR Gelar Rapat Tertutup dengan Wamenhan, Panglima TNI dan Kepala StafDPR gelar rapat tertutup dengan Wamenhan, Panglima TNI dan seluruh kepala staf hari ini, Rabu (13/9/2023).
Baca lebih lajut »
Prabowo Absen Rapat Bahas Kenaikan Gaji TNI di Komisi I DPRKomisi I DPR RI menggelar rapat kerja membahas anggaran Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2024, Rabu, 13 September 2023.
Baca lebih lajut »