DPR mendorong OJK untuk segera menuntaskan penyelesaian perusahaan asuransi bermasalah.
Bagikan A- A+ Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan perlu mempercepat penyelesaian kasus-kasus sektor perasuransian yang belum tuntas.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin mendorong OJK untuk segera menuntaskan penyelesaian perusahaan asuransi bermasalah. Sebelumnya, OJK telah mengumumkan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha pada 5 Desember 2022. Tindakan ini dikarenakan PT WAL tidak dapat memenuhi rasio solvabilitas yang ditetapkan oleh OJK sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai informasi, OJK menetapkan status pengawasan khusus terhadap 13 perusahaan asuransi, yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa dan 6 perusahaan asuransi umum, termasuk reasuransi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kasus Sertifikat Tanah Ganda Marak, Komisi II DPR Minta BPN TegasAnggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Riyanta meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) menindak tegas mafia tanah. Hal ini menyusul maraknya kasus sertifikat...
Baca lebih lajut »
Foto : Raut Menteri KKP Dikritik Keras DPR Terkait Pupuk dan Solar Bersubsidi | merdeka.comMenteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mendapat kritikan keras dari Komisi IV DPR saat menghadiri rapat kerja yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/1/2023). Ketua Komisi IV DPR Sudin menyoroti program pupuk bersubsidi dan kurangnya solar untuk nelayan.,Kementerian Kelautan dan Perikanan,Menteri Kelautan dan Perikanan,DPR RI,DPR,Perikanan,Nelayan,Solar,subsidi pupuk,Pupuk,Viral Hari Ini,Jakarta
Baca lebih lajut »
Tegur KKP, Komisi IV DPR Ingatkan Pajak Tangkapan Ikan Merugikan NelayanKomisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menindaklanjuti isu yang beredar, antara lain demo nelayan di berbagai daerah terhadap PP 85 tahun 2021.
Baca lebih lajut »
Komisi Hukum DPR akan Kunjungi Morowali Utara Gali Informasi Bentrokan di PT GNIKomisi Hukum DPR akan Kunjungi Morowali Utara Gali Informasi Bentrokan di PT GNI TempoNasional
Baca lebih lajut »
Anggota Komisi VII DPR Usul Izin Operasional PT GNI Dicabut Sementara, Ini AlasannyaAnggota Komisi VII DPR Sartono Hutomo mengusulkan agar izin operasional PT. GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, dicabut sementara.
Baca lebih lajut »
Pekan Ini Komisi III DPR Akan Sambangi PT GNI di Morowali UtaraKomisi III DPR RI berencana mendatangi PT Gunbuster Nickel Industri (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, pada Kamis (19/1) mendatang.
Baca lebih lajut »